Follow
BPKP Selamatkan Rp66,66 T Keuangan Negara Sepanjang Semester I 2022
Merdeka.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 66,66 triliun selama semeter I 2022. Ini merupakan penghematan dari berbagai aspek.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, angka ini sebagai akumulasi hasil pengawasan BPKP di berbagai lini strategis. Termasuk tata kelola industri batu bara dan minyak sawit, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, pengadaan dan percepatan vaksinasi, hingga penyelenggaraan Pendidikan.
"Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni) 2022 telah dilaporkan kepada Presiden bahwa BPKP berhasil berkontribusi positif terhadap keuangan negara senilai Rp66,66 Triliun," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (21/7).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Bagaimana kinerja keuangan BSI? BSI juga membukukan pembiayaan yang solid yaitu Rp207,12 triliun. Selain itu, BSI berhasil menunjukkan pertumbuhan laba Rp4,26 triliun, atau bertumbuh signifikan 40,68%.
Rinciannya, angka tersebut terdiri dari penghematan pengeluaran keuangan negara Rp49,40 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp14,02 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara Rp3,24 triliun.
Ateh menerangkan, BPKP secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah. Tujuannya guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang semakin volatile dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Bahkan saat ini, dunia sudah dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang, ancaman krisis komoditas, ancaman krisis energi, serta lonjakan inflasi.
2.203 Program Kerja
Lebih lanjut, di semester I 2022 BPKP telah melaksanakan sebanyak 2.203 program kerja pengawasan melalui tiga aspek. Yakni, penghematan pengeluaran, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan.
Ateh menegaskan, capaian positif BPKP tersebut akan terus dilanjutkan pada Semester II 2022 mendatang. Selain itu, BPKP juga memastikan efisiensi dan efektivitas belanja melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah.
"Fokus pengawasan BPKP di semester II 2022 adalah menuntaskan pengawasan strategis yang diminta oleh Presiden maupun stakeholders utama lainnya, serta menyelesaikan Agenda Prioritas Pengawasan 2022 dengan efektif," tegasnya.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca Selengkapnya
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya
Selain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
APBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca Selengkapnya
BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya