Follow
BPS gandeng Kemendagri sajikan data tunggal penduduk RI
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menyiapkan sensus penduduk di 2020 mendatang. Pelaksanaan sensus nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan saat ini masih ada dua data yang dijadikan acuan pemerintah dalam arah kebijakan. Yaitu data penduduk BPS dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, terdapat perbedaan konsep dan definisi kependudukan yang digunakan BPS dan Kemendagri. Akibatnya masih ada perbedaan data dari keduanya.
-
Bagaimana BPS memastikan data akurat? BPS juga bertanggung jawab dalam penetapan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan statistik yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan keakuratan dan keandalan data.
-
Kenapa Komisi XI minta BPS fokus pada data Pemilu? Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapapenting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,' ucap Puteri.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Dimana kantor pusat BPS berada? Dilansir dari situs resmi bps.go.id, kegiatan statistik di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda.
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Apa tugas utama dari BPS? BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang terpercaya untuk keperluan pembangunan, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat umum.
"Ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan pengguna data, sehingga perbedaan ini harus diakhiri sehingga semua bisa data tunggal untuk buat kebijakan," ujarnya di kantor BPS, Jakarta, Selasa (14/11).
Suhariyanto menjelaskan pada pelaksanaan sensus penduduk 2020, pihaknya tak lagi memakai metode tradisional. Namun juga memanfaatkan data kependudukan milik Kemendagri. "Ini dinamakan combine metode," tegasnya.
Dengan memakai metode ini, data kependudukan dapat menjadi tunggal dan bahan acuan seluruh pihak untuk menentukan arah kebijakan. Untuk itu, BPS akan bekerja sama dengan Kemendagri dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020.
"Kita berharap kerjasama ini berjalan baik dan putus rantai masalah yang muncul saat ini. Semoga dengan adanya komunikasi yang intens dari BPS dengan Kemendagri perencanaan dan pembangunan khususnya pengambilan kebijakan kependudukan berjalan lebih baik," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.
Baca Selengkapnya
Bertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!
Baca Selengkapnya
BPS sedang menyusun database penduduk Indonesia yang mencakup informasi mengenai tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Baca Selengkapnya
BPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca Selengkapnya
Data Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.
Baca Selengkapnya
Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca Selengkapnya
Kata dia, jumlah itu masih akan berubah sampai pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca Selengkapnya
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan dasar pemilih dalam Pilkada 2024 yang sudah terekam pada data dukcapil.
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnya