Follow
Curhat pengusaha muda ke Presiden Jokowi, tak kebagian kue proyek pembangunan daerah
Merdeka.com - HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) melaksanakan sidang Dewan Pleno dan Rapimnas di Novotel Hotel, Tangerang, Banten. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir untuk membuka sidang yang diikuti 2.000 pengusaha dari 34 provinsi di Indonesia ini.
Sidang ini dijadikan kesempatan bagi para pengusaha daerah untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden Jokowi, terkait pengerjaan proyek infrastruktur di daerah.
Ketua HIPMI Provinsi Sumatera Utara, Mazz Reza Pranata, meminta kepada presiden agar pengusaha lokal juga dilibatkan dalam proyek-proyek yang saat ini tengah dijalankan di daerah.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Apa yang diharapkan HIPMI dari pemimpin selanjutnya? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Jambi? Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' paparnya.
"Kami Sumatera Utara selama 30 tahun tidak ada pembangunan tol baru. Di zaman bapak presiden tol Sumut tambah 52 Km," ungkapnya di Novotel Hotel, Tangerang, Banten, Rabu (7/3).
"Namun, selama 52 Km tol ini dibangun kami hanya menonton saja bapak presiden. Langkah konkret untuk tambahan 80 Km kami ingin pengusaha daerah dilibatkan," lanjut dia.
Permintaan untuk dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur juga disampaikan oleh Ketua HIPMI Provinsi Papua Barat, Adriana Daat.
Dia mengatakan bahwa pembangunan proyek infrastruktur belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, pengusaha daerah belum turut serta.
"Pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat belum terlalu signifikan karena kami pengusaha lokal belum dilibatkan dalam proyek-proyek besar," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca Selengkapnya
Ganjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Ide yang dikemukakan oleh para pasangan capres-cawapres dalam debat KPU belum membumi bagi masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca Selengkapnya
HIPMI minta Prabowo dan Gibran tidak melupakan industri baja untuk dikembangkan.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca Selengkapnya
"Ada yang protes kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan," ujar Ganjar.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya
"Hal ini memang bukan yang pertama kali didengar. Apalagi ada datanya," imbuh Hasto.
Baca Selengkapnya