Deregulasi ketenagakerjaan jadi cara tingkatkan layanan Kemenaker

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan pada pungli, gratifikasi dan korupsi.

Kemnaker memetakan area potensi pungli pelayanan ketenagakerjaan, menyediakan layanan ketenagakerjaan di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), membangun regulasi di bidang pencegahan tipikor, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan serta deregulasi ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Hasil Survei Integritas KPK terkait pelayanan publik, Kemnaker mendapat nilai 76,40, secara umum Kemnaker mendapat respon positif dan untuk mencegah pungli dalam pelayanan publik perlu dilakukan dengan mekanisme online untuk menghindari kontak langsung dengan customer sehingga perlu dipersiapkan dengan baik.

Inspektur Jenderal Kemnaker Sunarno mengatakan, saat ini layanan ketenagakerjaan di PTSA meliputi 17 pelayanan bidang Pelatihan dan Produktivitas, Binapenta dan perluasan kesempatan kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos, Pengawasan dan K3, Renbang dan Kesekretariatan.

Untuk itu, ia lanjut melanjutkan, Kemnaker telah menyediakan sarana yaitu Whistleblowing System Kemnaker dan Call Center Kemnaker 15000133, Sistem Lapor (dikelola bersama Kemenpan RB), Po Box 555, Tromol Pos 5000(dikelola bersama Kemenpan RB), Po Box 9949 (dikelola bersama Setneg).

Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sunarno, telah menindaklanjuti seluruh pelaporan pengaduan pungli yang disampaikan oleh Satgas Saber Pungli Pusat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Wiranto.

Hal itu wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan pelayanan Ketenagakerjaan yang efektif dan efisien kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan.

Kemenaker, sampai dengan Juli 2017 telah menangani 30 pengaduan limpahan dari Saber Pungli Pusat. Adapun dari 30 pengaduan tersebut, 3 pelaporan sama, sedangkan 8 kasus bukan kasus ketenagakerjaan dan telah dikembalikan ke Saber Pungli Pusat.

Hasilnya sebanyak 19 kasus ditangani UPP Kemnaker dengan rincian, 14 kasus telah diambil langkah melalui konfirmasi atau klarifikasi ke unit terkait pusat atau daerah dan tidak mengandung kebenaran dan sisa sebanyak 5 kasus dalam proses audit atau menunggu konfirmasi unit terkait. (mdk/ibs)