Follow
DPR Apresiasi Penangkapan Konglomerat Terkait Kasus Jiwasraya
Merdeka.com - Pembahasan mengenai mega skandal asuransi Jiwasraya masih terus bergulir di DPR. Hari ini, Selasa (25/2), Panitia Kerja (panja) Jiwasraya komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut penanganan masalah gagal bayar polis pada nasabah Jiwasraya. Rapat berlangsung tertutup karena terdapat sejumlah pembahasan yang belum bisa dipublikasikan kepada masyarakat, menyangkut rencana-rencana penyehatan Jiwasraya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan lima orang terkait skandal dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang memuji keputusan Polri? Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
Ditemui usai rapat, anggota komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan penangkapan tersebut sebagai langkah yang baik, di mana penegakan hukum dilakukan merata tanpa pandang bulu.
"Ya menurut saya itu langkah baik, langkah bagus. Bahwa sekarang penegak hukum bisa melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, saya kira bagus yah. Apalagi soal Jiwasraya merupakan kasus yang menjadi perhatian publik, dan ini perlu diapresiasi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Aria Bima selaku Ketua Panja menyatakan pihaknya akan menyerahkan masalah pidana kepada komisi III.
"Itu wilayah Komisi III, kita tidak mau komentar supaya masalah pidana, masalah hukum ke III, walaupun saya bisa jawab," ujarnya.
Rapat Gabungan
Direncanakan, minggu pertama setelah masa reses pasca masa persidangan ketiga kita akan diadakan rapat gabungan, antara panja komisi VI, XI, dan III yang akan dipimpin oleh salah satu pimpinan DPR untuk memutuskan opsi seperti apa yang akan diambil untuk menyehatkan Jiwasraya.
"Ini yang akan dilakukan pada persidangan berikutnya, dan tadi sudah kt sampaikan saya selaku ketua Panja meminta pada menteri BUMan, wamen BUMN II, dan JS untuk siap diundang di dalam rapat panja gabungan untuk memutuskan sesegera mungkin opsi itu supaya rencananya pengembalian dana nasabah sudah bisa dilaksanakan, insyaAllah di akhir Maret," pungkasnya
Sebagai informasi, Lima orang yang ditahan oleh Kejagung, dintaranya adalah Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
Reporter: Pipit Ramdhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnya
Penyitaan itu dilakukan pada 5-6 Juni lalu terhadap aset Darmadi yang ada di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Raimel Jesaja selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca Selengkapnya
Kejagung dinilai merupakan mitra kerja yang terbuka dalam berkoordinasi dengan Komisi III.
Baca Selengkapnya
Aboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Sanksi tegas yang pantas bagi anggota Polri terlibat narkoba adalah dipecat
Baca Selengkapnya
Andre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya