Hapus daerah kumuh di Indonesia, IDB siap gelontorkan USD 800 juta
Merdeka.com - Islamic Development Bank (IDB) berkomitmen mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Indonesia. Untuk itu, lembaga keuangan multilateral tersebut siap menggelontorkan dana hingga sebanyak USD 800 juta.
"Kami senang bisa membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di proyek ini. Ini adalah tugas kami untuk membina pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota IDB," kata Bandar Al Hajarr, Presiden IDB Group, seperti diberitakan situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta, kemarin.
Bandar berkesempatan Kelurahan Pisangan Timur di Jakarta Timur yang merupakan salah satu daerah penerima manfaat. Dia menilai, KOTAKU sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
-
Siapa yang mengantusias dengan kerja sama ini? Ketua Umum APJII, Muhammad Arif mengaku antusias terhadap kerja sama ini.
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Bersama PT Cyberindo Aditama (CBN) dan Lippo Group melalui PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci (TMD Lippo Karawaci) telah menandatangani kesepakatan strategis.
-
Mengapa Kementerian PUPR mengapresiasi kerja sama dengan WMO? Mengingat, kondisi cuaca juga berdampak pada bidang konstruksi dan pengoperasian infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.
-
Siapa yang membantu proses pembangunan rumah? Meskipun melewati jangka waktu yang ditargetkan, Mona dan Indra tetap bersyukur serta bahagia dalam proses pembangunan rumah baru mereka.
-
Dimana Pertamina bantu? Menyikapi kondisi musim kemarau yang berkepanjangan dan terjadinya kebakaran lahan di beberapa wilayah Sumatera Selatan, Pertamina Group berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk membantu menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut dengan mengerahkan 206 personel Fireman tersertifikasi serta peralatan pendukung penanggulangan bencana.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Rina Farida mengatakan, program tersebut sudah dijalankan sejak tahun lalu hingga 2020. Itu merupakan salah satu upaya menghapus kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak di Tanah Air.
"KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, tersebar di 269 kabupaten atau kota, 11.067 kelurahan atau desa."
Berdasarkan surat keputusan setiap kepala daerah, kawasan kumuh di Indonesia tercatat seluas 23,656.77 ribu hektar.
Adapun sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor. Yaitu Bank Dunia sebesar USD 433 juta, IDB USD 329,76 juta, dan Asian Infrastructure Investment Bank USD 74,4 juta.
"Sumber pembiayaan tersebut bukanlah satu-satunya, dan dipastikan tidak mencukupi, sehingga program ini juga wajib didukung oleh komitmen dana daerah, swasta, dan Swadaya Masyarakat."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Indonesia mendapatkan suntikan dana Rp7,67 triliun dari PBB.
Baca SelengkapnyaPresiden Bank Dunia Ajay Banga memulai kunjungan ke Indonesia selama 4 hari.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaIKN merupakan gerbang untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca SelengkapnyaProgram kerja sama pengumpulan sampah plastik di Provinsi Bangka Belitung akan berlangsung selama 6 bulan pada periode April-September 2024.
Baca SelengkapnyaADB memberikan bantuan teknis Rp37,22 miliar untuk IKN.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaKolaborasi pengembangan produksi hidrogen hijau ini jadi yang pertama di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaKesepakatan tersebut ditandai dengan MoU yang ditandatangani Kepala Bappenas RI dan Menteri Pembangunan Inggris.
Baca Selengkapnya