Hari Buruh, Kemenaker: Sampaikan Saja Tuntutan ke Pemerintah & Pengusaha

Merdeka.com - Sebanyak 50 ribu buruh akal melakukan aksi unjuk rasa dalam peringatan may Day 2023 di Jakarta. Satu dari tujuh tuntutan buruh dalam setiap aksinya yakni hapus outsourcing dan menolak upah murah (Hostum).

Menanggapi itu, Kementerian Ketenagakerjaan menilai setiap serikat pekerja memiliki agenda tuntutan kepada pemerintah maupun pengusaha. Hal itu pun tak menjadi masalah lantaran buruh dalam setiap Peringatan May Day memang dipersilakan menyampaikan berbagai aspirasinya.

"Dalam Peringatan May Day tentu setiap serikat pekerja mempunyai agenda tuntutan kepada pemerintah dan pengusaha. Enggak apa–apa mereka sampaikan saja," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Indah Anggoro Putri saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (1/5).

Terpenting, kata Indah, pemerintah bersama pengusaha terus melakukan perbaikan kebijakan. Mengingat tuntutan buruh itu bagian dari kritik masyarakat kepada kebijakan pemerintah.

"Yang penting nanti kita sama-sama melakuan perbaikan, kalau memang itu kritikan buat pemerintah," ungkap Indah.

Sebagai informasi, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi persnya menyebut ada 7 tuntutan buruh dalam Peringatan May Day pada 1 Mei 2023. Adapun 7 tuntutan buruh antara lain:

1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi.

3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.

4. Tolak RUU Kesehatan

5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.

6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja.

7. HOSTUM, hapus outsourcing tolak upah murah.