INDEF Ingatkan Kerugian BUMN Tambah Beban Rakyat

Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini sedang merugi. Kepala Food Center Sustainable Food Development INDEF, Abra Talattov mengatakan, sudah saatnya pemerintah menagih kontribusi BUMN dalam memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi ini sorotan bagi kita, bahwa kinerja BUMN akan mempengaruhi kinerja APBN dan mempengaruhi beban rakyat. Kalau BUMN semakin sakit dan jadi beban buat APBN, akan jadi beban buat rakyat," katanya dalam diskusi online INDEF, Senin (28/6).

Abra menjelaskan kontribusi BUMN terhadap negara bahkan sebelum pandemi sudah merosot. Menurut data Kementerian BUMN, pendapatan BUMN turun dalam 3 tahun terakhir yaitu dari Rp 2.339 triliun pada 2018 menjadi Rp 1.600 triliun pada 2019 hingga menjadi Rp 1.200 triliun pada 2020.

Lalu, laba BUMN juga tercatat turun dari Rp 183 triliun pada 2018 menjadi Rp 124 triliun pada 2019 dan anjlok menjadi Rp 28 triliun pada 2020. Aset BUMN juga sempat naik dari Rp 8.145 triliun pada 2018 menjadi Rp 8.739 triliun di 2019 namun kembali turun menjadi Rp 8.400 triliun di 2020.

"Jangan sampai gara-gara pandemi ini, BUMN ini lagi-lagi mengeluarkan argumentasi, masyarakat harus memaklumi karena pandemi. Kita tidak boleh memberi toleransi terlalu besar untuk BUMN," ujarnya

Relawan Jadi Komisaris BUMN, Fenomena Jokowi Sejak Jadi Presiden

Penempatan Abdi Negara atau yang biasa disapa dengan Abdee 'Slank' menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menuai pro dan kontra. Slank diketahui sejak 2024 menjadi pendukung Presiden Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai, fenomena merekrut relawan dianggap sudah biasanya pada era kepemimpinan Jokowi sejak menjadi presiden pada 2014.

"Fenomena sudah ada sejak jadi Presiden 2014, ada banyak relawan pak Jokowi yang akhirnya jadi komisaris di beberapa BUMN dan ini dilanjutkan ketika pak Jokowi jadi Presiden di 2019," katanya kepada merdeka.com, Sabtu (29/5).

Walaupun demikian, dia menilai, praktik tersebut wajar dilakukan di beberapa negara. Tetapi, kata Kunto, dalam praktiknya pihak yang menunjuk harus memperhatikan kapabilitas dan kompetensi orang tersebut.

"Jadi misalnya mas Abdee Slank, apakah punya kapabilitas dan kompetensi yang juga membantu Telkom yang akhirnya akan jadi perusahaan yang besar di bidang telekomunikasi dan komunikasi, ini pertanyaan besarnya kalau cuma taruh orang tanpa kompetensi yang jelas itu justru berbahaya," bebernya.

Sebab, kata dia, pada dasarnya BUMN memiliki akuntabilitas yang seharusnya diperhatikan oleh Jokowi. Apakah, kata Kunto, mereka yang ditunjuk sebagai komisaris memiliki intelektual, kapabilitas, dan kompetensi.

"BUMN pun juga ada prinsip akuntabilitas ini harus diperhatikan pak Jokowi ataupun mereka yang siap ditunjuk pak Jokowi untuk posisi-posisi BUMN sebagai komisaris mereka harusnya mengaca secara intelektual, kapabilitas, kompetensi," ungkapnya.

"Apakah memang cocok hanya mengejar uangnya saja, atau kebutuhan reward finansial, itu harus jadi pertimbangan mendasar seorang dari relawan ditunjuk pada posisi tersebut," tambahnya.

Negara Rugi

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengkritik penempatan Abdee 'Slank' jadi Komisaris PT Telkom. Dia menilai penempatan tersebut adalah merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah barang tentu ini merupakan bagi-bagi kekuasan politik balas jasa, dan itu tidak sesuai dengan janji Jokowi sendiri," kata Bukhori kepada merdeka.com, Sabtu (29/5).

Dia juga menjelaskan penepatan Abdee merugikan telkom. Sebab kata dia tidak sesuai dengan profesi yang dijabat sebagai komisaris.

"Jika telkom dirugikan maka negara yang akan dirugikan, karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan Jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan," bebernya.

Penjelasan Telkom

Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM, Ahmad Reza mengungkap alasan perseroan menunjuk Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Telkom. Pengangkatan sendiri tertuang dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (28/5) kemarin.

Menurutnya, perseroan sudah mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masing-masing individu di jajaran komisaris baru tersebut. Termasuk dalam hal ini Abdee Slank.

"Para komisaris yang diangkat punya kapasitas dan klasifikasi yang dibutuhkan bagi pengembangan bisnis perusahaan," jelasnya saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (29/5).

Khusus untuk Abdee Slank, perseroan menilai bukan hanya latar belakangnya sebagai seorang seniman saja. Tetapi, juga aktif keterlibatannya dalam dunia digital serta memberikan perhatian yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual.

Abdee merupakan Co-Founder Importmusik.com, yakni perusahaan digital distribusi musik. Lainnya, Abdee pernah duduk sebagai Tim Pakar penyusunan UU Hak Cipta dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

"Industri digital sangat bersinggungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dari rekam jejak, bisa diketahui bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual,” jelasnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6