Ini yang Buat Malaysia Hingga Arab Saudi Jadi Raksasa Ekonomi Syariah

Merdeka.com - Indonesia berada di urutan ke empat dunia dalam ekonomi syariah di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Salah satu membuat tiga negara itu unggul di atas Indonesia, karena dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah diberikan di masing-masing negara cukup besar.

Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Institute Pertanian Bogor (CIEST-IPB), Irfan Syauqi Beik mengungkapkan, komitmen kebijakan dari tiga negara di atas Indonesia didukung oleh tindakan nyata yang sangat berdampak terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Misalnya, di Malaysia, Undang-Undang Perbankan Syariah (Islamic Banking Act) muncul terlebih dahulu dari bank syariahnya. UU diluncurkan pada 1980, dan bank syariah pertama mereka baru lahir di 1983. Kemudian 53 persen penempatan dana APBN Malaysia adalah pada perbankan syariah.

Demikian pula dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Ketika booming minyak di tahun 1970-an, maka dana yang diperoleh digunakan untuk mendirikan perbankan syariah. Di mana Dubai Islamic Bank menjadi bank syariah pertama di dunia.

"Jadi, dukungan kebijakan yang bersifat kongkrit adalah kunci kemajuan mereka. Kemudian ekonomi syariah menjadi bagian utama dari kebijakan perekonomian mereka, dan bukan menjadi instrumen sampingan," kata Irfan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/1).

Secara logika, Indonesia harusnya bisa merajai puncak klasemen menjadi negara ekonomi syariah terbesar dunia. Apalagi Indonesia punya modal kuat dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ditambah ekonomi RI masuk dalam anggota negara-negara G20, yang artinya menjadi ekonomi terbesar.

"Harusnya kita yang paling besar ekonomi syariahnya, kita yang besar secara sederhana," kata Direktur Utama Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono.

Hanya saja, Indonesia sedikit terlambat memanfaatkan ekonomi syariah. Ini tentu berbalik dengan tiga negara di atas Indonesia yang sudah menangkap peluang sejak 1990-an. Sementara Pemerintah Indonesia baru mulai gencar mendorong ekonomi syariah sekitar tahun 2000-an.

"Jadi kenapa kalau negara-negara lain bisa lebih besar? sederhana karena mereka lebih awal," imbuhnya.

Upaya Pemerintah

Adanya sejumlah potensi besar yang dimiliki Indonesia, membuat pemerintah bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Karena itu, diperlukan penguatan terhadap industri produk halal melalui serangkaian program dan kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah dan pendorong kualitas produk halal Indonesia.

Pertama, peningkatan kapasitas produksi produk halal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan global seperti melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, dan sertifikasi halal.

Lalu, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri halal antara lain melalui penggunaan teknologi digital, peningkatan kemampuan daya saing, perluasan akses pasar, kemudahan akses permodalan, serta penggunaan teknologi digital.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi masyarakat terhadap produk halal.