Kemenhub soal Monopoli Taksi di Bandara Halim Perdanakusuma: Lahannya Punya TNI AU
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal keluhan masyarakat terkait tarif taksi Bandara Halim Perdanakusuma yang terlampau tinggi.
Ini terjadi karena terbatasnya moda transportasi di sana, yakni taksi Puskopau, Grab Puskopau dan Gojek Puskopau di bawah TNI AU. Selian itu, konsumen masih harus membayar subcharge lebih mahal dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dulu dengan TNI AU selaku pemilik lahan Bandara Halim Perdanakusuma, di luar hak pengoperasian bandara oleh PT Angkasa Pura II (Persero).
-
Kenapa Kemenkumham meninjau kesiapan lokasi AALCO di Bali? Kehadirannya untuk memastikan semua persiapan kegiatan yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center 15–20 Oktober 2023 berjalan lancar.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
"Karena pengelolaan dalam situ, kan lahannya punya TNI AU, memang tak bisa diputuskan sendiri oleh Kemenhub. Yang ada kita akan bahas dengan pihak TNI yang memiliki lahan," ujar Adita di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12).
"Di luar bandara ini kan pengelolaan TNI ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah komunikasi dan berikan masukan juga dan meneruskan apa yang jadi keluhan masyarakat," sambung dia.
Fokus Pengoperasian
Saat ini, Kemenhub disebutnya masih fokus untuk memulihkan pengoperasian Bandara Halim Perdanakusuma, yang belum sepenuhnya kembali seperti sebelum revitalisasi.
"Kita dulu masih fokus revitalisasi, Halim juga belum 100 persen seperti sebelum revitalisasi. Kita masih fokus ke situ, membuat maskapai mau terbang ke Halim terbang seperti dulu," ungkapnya.
Itu tergambar dari volume kedatangan penumpang di Bandara Halim Perdanakusuma, yang belum pulih 100 persen. "Masih 60 persenan dari sebelum pandemi," tukas Adita.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nantinya, investor asing bakal meraup porsi saham mayoritas, maksimal 49 persen.
Baca SelengkapnyaDengan harga yang tidak berbeda jauh, masyarakat Indonesia justru lebih memilih berlibur ke luar negeri dibanding wisata domestik.
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, sinergi dan kolaborasi tersebut dalam rangka percepatan sertifikasi tanah dan aset milik TNI AD
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca SelengkapnyaLion Air Group saat ini menguasai hampir 70 persen dari market share pesawat domestik dengan total 367 pesawat.
Baca SelengkapnyaMandat monopoli avtur oleh Pertamina dilindungi oleh BPH Migas.
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca SelengkapnyaOperator taksi terbang di IKN wajib memiliki izin dari aviasi internasional yakni ICAO-IATA.
Baca SelengkapnyaMaruli menyebut AHY merespons dengan baik hal-hal yang disampaikan.
Baca SelengkapnyaBiaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca Selengkapnya