Kemenkominfo Sumbang PNBP Terbesar 5 Tahun Terakhir
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi kementerian yang paling besar menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2016 hingga 2020. Pada 2016 kementerian ini menyumbang PNBP sebesar Rp14 triliun, lalu pada 2020 sebesar Rp18,3 triliun.
Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Kementerian Keuangan, Slamet Widodo mengatakan, PNBP yang diterima dari Kemenkominfo signifikan lebih besar dibandingkan dengan kementerian lain.
"Untuk PNPB lainnya lebih besar itu dari PNBP Kementerian Lembaga. PNPB Kementerian Lembaga kalau kita lihat kontributornya itu terbesar dari Kemenkominfo," ujar Slamet, Jakarta, Senin (3/5).
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
-
Bagaimana Kementerian Penerimaan Negara dapat meningkatkan penerimaan? 'Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,' jelas Hasyim.
Slamet melanjutkan, potensi penerimaan dari Kemenkominfo masih berpotensi meningkat karena ketergantungan penggunaan teknologi semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
"Mungkin ini potensinya ke depan tinggi, karena ke depan sektor informatika cukup besar," paparnya.
Adapun 6 kementerian yang memiliki penerimaan PNBP tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah Kemenkominfo, Kemenhub, Kepolisian Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian ATR/BPN.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaDimana APBD didominasi oleh PAD ketimbang pendapatan transfer dari pusat.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca Selengkapnya