Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kena sunat anggaran, Kemenhub batal beli pesawat dan bus baru

Kena sunat anggaran, Kemenhub batal beli pesawat dan bus baru Ilustrasi Pesawat Terbang. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya untuk memangkas anggaran untuk kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan usulan Kementerian Keuangan yang telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akibat pemangkasan anggaran tersebut maka kementeriannya akan melakukan efisiensi seperti pembatalan pembelian pesawat dan bus. Bus nantinya akan diberikan untuk dikelola oleh Perum Damri.

"Kami tidak membeli pesawat dan bus dulu, tetapi disubsidi saja," ujar Menteri Budi di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/11).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, pihaknya hanya akan melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan operator bus. Saat ini, rencana tersebut tengah diproses oleh Kementerian Keuangan.

"Kami memberikan kontrak jangka panjang, kita lagi minta persetujuan dengan Menkeu supaya bisa membuat jangka panjang, sehingga memastikan uang yang ditanamkan yang benar-benar," ucapnya.

Meski demikian, mantan direktur PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan pemotongan tidak akan dilakukan kepada program strategis. "Kita memang dikurangi tapi masih optimis bisa manage," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memotong kembali belanja negara Rp 137,6 triliun. Termasuk, Kementerian Perhubungan dipotong sebesar Rp 2,7 triliun menjadi Rp 45,98 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penghematan yang dilakukan berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Pemilihan pos sunat dilakukan tidak asal-asalan, yakni menggunakan semacam kategori penyaringan.

Seperti, penghematan tidak boleh menyasar gaji dan tunjangan. Lalu, tidak dapat dilakukan pada dana bantuan sosial serta program yang berorientasi pada masyarakat miskin.

Kemudian, pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dilakukan pada program yang telah masuk kontrak.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenhub Jawab Bos Garuda soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat
Kemenhub Jawab Bos Garuda soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra meminta Kemenhub meninjau ulang TBA tiket pesawat.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Proyek Strategis Nasional
Ternyata Ini Alasan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Proyek Strategis Nasional

Satu dari 12 PSN yang dicoret Pemerintah yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Ini Alasannya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Ini Alasannya

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.

Baca Selengkapnya
Cegah Kecelakaan Berulang, Kemenhub akan Buat Aturan Jual Beli Bus
Cegah Kecelakaan Berulang, Kemenhub akan Buat Aturan Jual Beli Bus

Kemenhub mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk mendata dan mengontrol armada bus.

Baca Selengkapnya
Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya: Dulu Dibanggakan, Kini Dicoret dari Program Prioritas dan Terancam Batal
Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya: Dulu Dibanggakan, Kini Dicoret dari Program Prioritas dan Terancam Batal

Pemerintah mencoret proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Program Strategis Nasional (PSN) 2024.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional

Rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dihapus dari PSN, KCIC Beri Tanggapan Begini
Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dihapus dari PSN, KCIC Beri Tanggapan Begini

Perlu dicatat, yang dihapus oleh pemerintah adalah proyek Kereta Semi Cepat dengan kecepatan maksimal hingga 160 km per jam.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan

Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.

Baca Selengkapnya
Bus Maut Kecelakaan di Subang Ternyata Berstatus Bus Antar-Kota Dalam Provinsi dan Terlambat Uji KIR
Bus Maut Kecelakaan di Subang Ternyata Berstatus Bus Antar-Kota Dalam Provinsi dan Terlambat Uji KIR

Bus dengan nama Trans Putera Fajar nomor polisi AD 7524 OG tersebut dinyatakan terlambat uji KIR.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tak Bisa Jamin Harga Tiket Pesawat Bisa Turun Jelang Tahun Baru 2025
Pemerintah Tak Bisa Jamin Harga Tiket Pesawat Bisa Turun Jelang Tahun Baru 2025

Menhub mengaku bahwa dirinya tidak bisa menjamin apakah jelang angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 harga tiket akan turun atau pun tidak.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya

Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.

Baca Selengkapnya