Follow
Komisi VI DPR sepakat Kemenperin dapat tambahan anggaran Rp 434,5 miliar
Merdeka.com - Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk 2019.
Persetujuan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran kementerian Perindustrian sebesar Rp 434,5 miliar.
"Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pengelolaan program kerja inisiatif making Indonesia 4.0 sebesar Rp 10 miliar dan kampanye nasional making Indonesia 4.0 Rp 90 miliar," kata Pimpinan Raker, Dito Ganinduto di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (17/9).
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Kapan Kemenkumham ikut dalam Temu Bisnis Tahap VI? Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (3/8/2023).
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
Selain itu, tambahan anggaran akan digunakan untuk pengembangan platform IKM e-commerce sebesar Rp 155 miliar serta pengembangan Pusat inovasi baru berbasis 4.0 sebesar Rp 163 miliar,
"Serta promosi investasi industri 4.0 sebesar Rp 16,3 miliar," kata dia.
Selain menyetujui usulan tambahan anggaran, Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2018 sebesar Rp 53,9 miliar.
"Komisi VI DPR RI juga meminta Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,84 triliun," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Pembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca Selengkapnya
Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca Selengkapnya