Kuota taksi online berpotensi jadi proyek basah kepala daerah

Merdeka.com - Pembatasan kuota taksi online dinilai berpotensi menjadi lahan korupsi baru. Sebab, kewenangan menjatah tersebut hanya diserahkan ke kepala daerah.

"Untuk lingkup kota atau kabupaten wewenang ada di bupati atau walikota. Lingkup provinsi ada di gubernur dan wewenang nasional di Kementerian Perhubungan. Kerap menjadi praktik korupsi, sehingga memunculkan biaya tinggi (hight cost) dan akhirnya menjadi beban konsumen," kata Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan, beberapa waku lalu, ada kepala daerah meminta jatah satu mobil sebagai syarat penerbitan izin operasi 20 taksi. Adapula kepala daerah yang minta imbalan senilai Rp 10 juta per taksi.

"Padahal armada yang diijinkan mencapai ratusan unit jumlahnya. Berapa miliar yang harus disetor investor taksi kepada kepala daerah tersebut?"

Untuk mencegah itu, pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia tersebut mendorong agar kewenangan menentukan kuota jangan diberikan kepada kepala daerah atau individu penyelenggara negara.

"Bisa diberikan pada Forum LLAJ yang dibentuk dari pusat hingga daerah," katanya. "Yang anggotanya terdiri unsur legislatif, akademisi, praktisi, lembaga konsumen, organda."

Adapun penentuan kuota bisa dilakukan lewat survei atau pemeringkatan rutin.

Pembatasan kuota taksi online merupakan salah satu poin penting termaktub dalam revisi Permenhub Nomor 32/2016. Kewenangan menentukan besaran kuota berada di tangan kepala daerah.