Follow
Kuota taksi online berpotensi jadi proyek basah kepala daerah
Merdeka.com - Pembatasan kuota taksi online dinilai berpotensi menjadi lahan korupsi baru. Sebab, kewenangan menjatah tersebut hanya diserahkan ke kepala daerah.
"Untuk lingkup kota atau kabupaten wewenang ada di bupati atau walikota. Lingkup provinsi ada di gubernur dan wewenang nasional di Kementerian Perhubungan. Kerap menjadi praktik korupsi, sehingga memunculkan biaya tinggi (hight cost) dan akhirnya menjadi beban konsumen," kata Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Jakarta, kemarin.
Dia mencontohkan, beberapa waku lalu, ada kepala daerah meminta jatah satu mobil sebagai syarat penerbitan izin operasi 20 taksi. Adapula kepala daerah yang minta imbalan senilai Rp 10 juta per taksi.
-
Siapa yang perlu waspada dengan penipuan kos? Menjadi mahasiswa baru yang baru merantau tentu menghadapi banyak tantangan. Salah satunya mencari tempat tinggal yang nyaman dan aman. Di era digital seperti sekarang, mencari kos-kosan sering dilakukan melalui aplikasi atau media sosial. Namun, ada risiko penipuan yang perlu diwaspadai.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Apa penipuan yang marak terjadi saat ini? Beredar unggahan di media sosial terkait tawaran pinjaman bagi nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya dengan menghubungi nomor WhatsApp.
-
Kenapa korupsi merupakan masalah serius? Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan dan meluas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak transparan, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi timah? Sebagaimana diketahui, sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
"Padahal armada yang diijinkan mencapai ratusan unit jumlahnya. Berapa miliar yang harus disetor investor taksi kepada kepala daerah tersebut?"
Untuk mencegah itu, pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia tersebut mendorong agar kewenangan menentukan kuota jangan diberikan kepada kepala daerah atau individu penyelenggara negara.
"Bisa diberikan pada Forum LLAJ yang dibentuk dari pusat hingga daerah," katanya. "Yang anggotanya terdiri unsur legislatif, akademisi, praktisi, lembaga konsumen, organda."
Adapun penentuan kuota bisa dilakukan lewat survei atau pemeringkatan rutin.
Pembatasan kuota taksi online merupakan salah satu poin penting termaktub dalam revisi Permenhub Nomor 32/2016. Kewenangan menentukan besaran kuota berada di tangan kepala daerah.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.
Baca Selengkapnya
Waspadai penipuan terkait tiket pesawat murah. Para pelaku seringkali memanfaatkan akun palsu dan menawarkan diskon besar untuk menjerat korban.
Baca Selengkapnya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca Selengkapnya
Menurut Tito, para koruptor lebih mudah ditangkap daripada mencari keberadaan teroris maupun pengedar narkoba.
Baca Selengkapnya
Pungli biasa dilakukan pihak yang tidak berwenang, seperti kelompok masyarakat atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca Selengkapnya
Adu mulut penumpang dan driver ojol karena minta dibayar lebih dari kesepakatan ini viral bikin kesal.
Baca Selengkapnya
Korupsi yang paling sering ditemukan dari contoh kasus tersebut penerimaan fee yang sudah menjadi hal lazim.
Baca Selengkapnya
Biaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Kementerian Perhubungan jangan hanya fokus di jalan raya, namun dapat mengoptimalisasi angkutan kereta api.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.
Baca Selengkapnya
Polisi menetapkan sopir taksi online inisial C (29) sebagai tersangka pemerasan penumpang Rp100 juta.
Baca Selengkapnya