Follow
LPS: Penyelesaian defisit transaksi berjalan bersifat jangka menengah
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan bahwa, dalam mengatasi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD), pemerintah butuh waktu penyesuaian yang panjang. Sebab, menurutnya, persoalan ini bukanlah perkara yang mudah.
"Memang (CAD) itu masalahnya itu tentu bersifat jangka menengah panjang untuk menyelesaikannya," kata Halim saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/9).
Meski demikian, Halim meyakini, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) mampu mengatasi CAD tersebut. Hal itu dibuktikan dari beberapa kebijakan untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing (valas) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD).
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Bagaimana cara LPS menjamin simpanan nasabah di atas Rp2 miliar? Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
"Kalau Bank Indonesia tujuannya mendorong agar asing bisa masuk kembali membeli surat berharga kita. Kalau pemerintah berusaha mengurangi permintaan Dolar yang tidak perlu tidak produktif," sebutnya.
Tak kalah penting, kata Halim, pemerintah sudah tepat dengan menaikan tarif pajak penghasilan atau PPh impor. Upaya tersebut menurutnya cukup baik sehingga dapat menekan angka impor dalam negeri.
"Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini pasti akan mengurangi impor karena sudah ada kenaikan PPh bagi barang mewah sampai empat kali lipat ini, tentu orang berpikir kalau untuk dia beli sekarang," tutur Halim.
Sebelumnya, diketahui Pemerintah Jokowi-JK resmi merevisi naik tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. Pengenaan tarif ini dikelompokkan menjadi tiga bagian pos tarif sesuai dengan tingkat kepentingan barang di dalam negeri.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan kuartal II-2018 mencapai USD 8 miliar atau 3,0 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar USD 5,7 miliar atau 2,2 persen dari PDB.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah China menyelesaikan persoalan polusi membutuhkan kurun waktu selama 20 tahun.
Baca Selengkapnya
Saat ini, masih ada sejumlah bank yang diserahkan ke LPS. Proses pembayarannya masih berjalan.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah
Baca Selengkapnya
Satgas BLBI masih mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan hitungan utang antara obligor/debitur dan besaran utang yang ditetapkan pemerintah
Baca Selengkapnya
Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Baca Selengkapnya
Satgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Transaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit secara terus-menerus dalam dua kuartal terakhir.
Baca Selengkapnya