Follow
Luhut sebut pemerintahan lalu banyak melanggar UU minerba
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengaku bakal menyerahkan hasil keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah kepada Presiden Joko Widodo pada hari selasa (10/1). Menurutnya, pemerintah akan mencari jalan keluar atas kebijakan relaksasi ekspor mineral.
"Intinya, besok ada ratas. Intinya cari solusi. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan," ujar Luhut di kantornya, Senin (9/1).
Dia menegaskan pemerintah sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan relaksasi ekspor mineral. Alasannya, pemerintahan yang lalu banyak melakukan pelanggaran UU terkait relaksasi ekspor mineral.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Apa yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin di acara Merdeka Ekspor? Wapres Ma’aruf Amin menyebut kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan upaya hilirisasi di bidang pertanian.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
"Kita ini menerima masalah lalu, yang menurut saya banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain lagi," tegasnya.
Untuk itu, pemerintah tengah mencari solusi agar investor tidak alami kerugian. Namun, kewajiban hilirisasi tetap dijalankan. "Kita cari solusi, tapi dia jangan mengatur kita. Sedang cari jalan tengah, mudah-mudahan besok jalan tengah yang terbaik. Besok pagi akan dilaporkan ke Presiden (Jokowi)," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Luhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Sebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Luhut B Pandjaitan menyerang balik para mantan pejabat, yang mengkritik pemerintah
Baca Selengkapnya
Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Berikut momen Luhut secara terang-terangan ucapkan salam perpisahan ke Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga mengingatkan para perusahaan tambang untuk memperbaiki kembali lahan usai menambang.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, KPK berencana melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelundupan 5 ton ore nikel dari Indonesia ke Tiongkok.
Baca Selengkapnya
Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya