Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri LHK ogah sebut Freeport ilegal, meski pakai lahan tanpa izin

Menteri LHK ogah sebut Freeport ilegal, meski pakai lahan tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya enggan menilai Freeport melakukan penambangan ilegal. Meskipun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut perusahaan tambang raksasa tersebut memanfaatkan hutan lindung seluas minimal 4.535,93 hektare tanpa izin sehingga berpotensi merugikan negara senilai Rp 270 miliar.

"Jangan dibilang begitu (aktivitas tambang Freeport ilegal). Nanti saya pelajari dulu temuan BPK," ungkapnya, di Jakarta, Rabu (10/5).

Kendati demikian, dia mengakui, Freeport kemungkinan menggunakan lahan seluas lebih dari 2.900 hektar tanpa izin. Ini lantaran rumitnya proses perizinan pinjam pakai lahan hutan.

Orang lain juga bertanya?

"Perkiraan saya sudah lebih luas, karena 2.900 hektar itu kan izin yang dia minta sudah lama. Memang soal izin pinjam pakainya rumit sejak 1990-an," katanya.

"Ada hambatan di situ. Sudah berproses sebetulnya sejak saya masuk 2015 sampai 2016. Kemudian, menjelang akhir 2016, Izin pinjam pakai kan harus ada rekomendasi Gubernur ya, nah itu tidak keluar." (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendag Zulkifli Hasan: Barang Impor Ilegal Bikin Penerimaan Negara Rontok, Toko Dalam Negeri Banyak Tutup
Mendag Zulkifli Hasan: Barang Impor Ilegal Bikin Penerimaan Negara Rontok, Toko Dalam Negeri Banyak Tutup

Penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengungkap kasus senilai total Rp40 M.

Baca Selengkapnya
KKP Gagalkan Penyelundupan 2 Juta Benih Lobster, Nilainya Tembus Rp278 Miliar
KKP Gagalkan Penyelundupan 2 Juta Benih Lobster, Nilainya Tembus Rp278 Miliar

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan aparat penegak hukum yang telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Nelayan Banyuwangi Terima Dua Kapal Rampasan Ilegal Fishing dari KKP
Nelayan Banyuwangi Terima Dua Kapal Rampasan Ilegal Fishing dari KKP

KKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.

Baca Selengkapnya
Ribuan Bungkus Rokok Ilegal Tak Bertuan Diselundupkan Lewat Cargo Pesawat di Palembang
Ribuan Bungkus Rokok Ilegal Tak Bertuan Diselundupkan Lewat Cargo Pesawat di Palembang

Pemeriksaan sementara, rokok ilegal tersebut dijual melalui marketplace.

Baca Selengkapnya
Kasus Kematian Bocah 13 Tahun di Padang, Enam Orang Minta Perlindungan LPSK
Kasus Kematian Bocah 13 Tahun di Padang, Enam Orang Minta Perlindungan LPSK

LPSK tidak merinci siapa saja enam orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Mendag Bingung, Sudah Ada Satgas Tapi Barang Impor Ilegal Masih Menjamur
Mendag Bingung, Sudah Ada Satgas Tapi Barang Impor Ilegal Masih Menjamur

Zulkifli Hasan menganggap barang impor ilegal seperti kuman yang selalu muncul.

Baca Selengkapnya