MUI sebut perizinan tenaga kerja asing picu kecemburuan pekerja lokal
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr KH Didin Hafidhuddin mengungkapkan kehadiran tenaga kerja asing (TKA) tentu akan menimbulkan kegelisahan di antara para pekerja Indonesia. Mengingat, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan pekerjaan.
"Meskipun jumlahnya masih kecil, dibandingkan dengan tenaga kerja kita. Memang kecil, tapi kan itu kelihatan ada unsur kecemburuan dan kekhawatiran. Itu yang paling penting," ungkapnya ketika ditemui, Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (25/4).
Terlebih lagi setelah diberlakukan bebas visa, maka akan semakin banyak pekerja asing datang ke Indonesia. Karena itu, diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan penjelasan memadai agar masyarakat tak salah kaprah.
-
Kenapa sulit cari kerja di Indonesia? Susahnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Siapa yang kesulitan mendapatkan pekerjaan? Indira adalah bagian dari kelompok generasi terbesar di Indonesia, Generasi Z, yang mencakup lebih dari 74 juta orang, atau 27,9 persen dari populasi Indonesia, yang lahir antara tahun 1997 dan 2012.
-
Siapa yang kesulitan cari kerja? Dan Colflesh, seorang warga Amerika Serikat mengeluh dia sangat kesusahan mendapat pekerjaan meski sudah bergelar sarjana.
-
Apa yang dilakukan KITB untuk menyerap tenaga kerja lokal? Penyerapan tenaga kerja dimulai dari warga desa penyangga yang ada di sekitar KITB. Warga yang direkrut tersebut adalah warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Masalah-masalah sosial, akan ada dampaknya, sangat membahayakan. Kita ingin ini dikaji secara dingin, secara jernih untuk bersama-sama mencari solusi," tegasnya.
Selain masalah masuknya TKA, poin yang juga penting untuk diperhatikan pemerintah adalah pengembangan potensi ekonom syariah. Dia mengharapkan, dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS yang langsung dipimpin presiden, dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
"Ekonomi syariah ini persoalan landasan ekonomi pembangunan yang harus kita luruskan. Bapak presiden kan ketua KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Wakilnya, Wakil Presiden, anggota beberapa Menteri," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Ketengakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah kembali menemui Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sela-sela kunjungan kerjanya di Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaKasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca SelengkapnyaDiakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca SelengkapnyaAfriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.
Baca SelengkapnyaIda mengatakan, peningkatan pelindungan bagi pekerja migran di Makau sangat penting.
Baca SelengkapnyaAlasan perluasan pekerja ke luar negeri itu dikarenakan kurangnya kesempatan bekerja di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDia menantang BRIN untuk membeberkan data atas pernyataan tersebut.
Baca SelengkapnyaShinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca Selengkapnya