Payung hukum pemasangan RFID cukup dari BPH Migas

Merdeka.com - Hingga saat ini, PT Pertamina masih menunggu payung hukum untuk pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) untuk kendaraan bermotor. Awalnya, pemasangan RFID disebut-sebut membutuhkan Skrat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri.

Namun, menurut Direktur Jenderal Minyak Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ke ESDM) Edy Hermantoro, pemasangan RFID tidak memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 instansi.

"Tidak usah SKB 3 instansi, Peraturan BPH Migas saja cukup. Memang BPH Migas akan bersama dengan Samsat dan Pertamina," ujar Edy kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (17/5).

Edy menjelaskan, kerja sama dengan Samsat akan memudahkan mendata pelat nomor kendaraan. Dengan demikian, pendataan akan lebih cepat dan tepat.

"BPH Migas itu aturan bersama dan akan kolaborasi dengan Samsat, karena mereka yang terbitkan nomor polisi," terang Edy.

Berdasarkan Undang Undang Migas, mekanisme peraturan bisnis hilir telah menjadi tanggung jawab BPH Migas. Dengan kata lain, persoalan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) menjadi tanggung jawab dan wewenang BPH Migas.

"Ini kan tugas BPH Migas sesungguhnya. Memang seharusnya juga aturan dibuat oleh mereka," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan landasan hukum untuk pemasangan RFID tengah digodok dengan menggunakan SKB 3 instansi yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Samsat. Namun, Susilo meralatnya. Payung hukum untuk RFID akan dibuatkan Peraturan Menteri ESDM. (mdk/noe)