Pembangkit listrik boleh pakai BBM asal ada izin khusus
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku langsung menginstruksikan pembangkit listrik anyar tidak ada yang boleh menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak ditunjuk menjadi menteri.
Sementara untuk pembangkit yang terlanjur menggunakan solar, dia memerintahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengupayakan penggantian.
"Kalau yang sudah terlanjur (pakai BBM) bisa diganti langsung," kata Jero di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).
-
Bagaimana program Listrik Desa mencapai daerah terpencil? Program ini mendesak dilakukan karena pasokan listrik di Indonesia belum merata. Per September 2016, Indonesia baru punya pembangkit listrik dengan total daya 4.133 MW. Sementara 12.317 MW masuk masa konstruksi, dan 8.641 MW dalam penyelesaian kontrak.
-
Bagaimana Pertamina memastikan suplai di wilayah terpencil? Selain itu, telah disiagakan tambahan tangki atau modular pada SPBU eksisting di remote area atau kepulauan kecil.
-
Bagaimana warga Lebak Jeunjing mendapatkan listrik? Satu Rumah hanya Bisa Pakai Satu Lampu Untuk listriknya sendiri kwhnya sangat kecil, sehingga sekitar 8 rumah harus dibagi alirannya. Ini yang membuat masing-masing rumah hanya bisa memakai satu lampu.
-
Dimana energi listrik digunakan? Energi listrik memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber penerangan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat utama dari energi listrik sebagai sumber penerangan adalah memberikan cahaya yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam atau di luar ruangan, terutama pada malam hari.
-
Mengapa program Listrik Desa diluncurkan? Keinginan itu dimulai dari Bantul pada Mei 2015, Pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW melengkapi 7.000 MW yang sudah dibuat pemerintah sebelumnya.
-
Bagaimana listrik di Pulau Miang dikelola? 'Sampai sekarang kami masih menggunakan PLTS ini dengan baik, pengelolaannya langsung ke desa,' katanya.
Kendati demikian, Jero mengakui bahwa ada beberapa pembangkit yang tidak terkena aturan itu meski memakai mesin diesel. Khususnya jika daerah itu merupakan wilayah terpencil. Syaratnya, mengurus izin dulu ke Kementerian ESDM.
"Kalau pakai diesel sesuatu yang terpaksa, harus ada ijin khusus," ungkap politikus Demokrat itu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyatakan, tahun lalu, rasio penggunaan BBM di pembangkit listrik seluruh Indonesia mencapai 22 persen. Kini, lebih dari separuhnya berhasil dipangkas.
"Saat ini 10,7 persen dari 22 persen pembangkit yang pakai BBM," ungkap Jarman saat ditemui di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, dua hari lalu.
Dengan keberhasilan menurunkan rasio penggunaan solar, alhasil kini pemerintah menggenjot sumber energi lain, khususnya batu bara dan gas. Jarman yakin di masa mendatang, jumlah pembangkit yang menggunakan BBM akan semakin sedikit.
"Rasio penggunaan BBM untuk pembangkit selama ini sudah terus menurun," kata Jarman.
Selain itu, produksi listrik sekarang tidak lagi menyedot alokasi subsidi BBM dari pemerintah. Sebab, pembangkit dari Perusahaan Milik Negara (PLN) sudah diarahkan untuk membeli solar mengikuti harga pasar. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk penerapannya, Eniya melihat peluang di kawasan Indonesia Timur. Sebab, beberapa wilayah di sana masih belum punya sistem jaringan memadai.
Baca SelengkapnyaGanjar Beberkan Sederet Program Optimalisasi EBT dan Energi Hijau di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaUntuk saat ini turbin tidak bisa beroperasi karena terkendala kemarau
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik.
Baca SelengkapnyaBahkan, listrik yang dikelola oleh Bumdes setempat adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPLTS yang berada terapung di atas Waduk Cirata ini memiliki kapasitas 192 megawatt peak (MWp).
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaHarris menyampaikan Indonesia akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir pertama pada tahun 2023. Adapun, kapasitas PLTN tersebut sekitar 320 megawatt.
Baca SelengkapnyaSaat ini, belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhadi, jumlah ini didapatkan lewat pemodelan dengan metodologi studi demand-supply RKUN yang dilakukan pada 571 region.
Baca SelengkapnyaJika tak juga dieksekusi, Bahlil mengancam akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak swasta.
Baca Selengkapnya