Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah anggarkan Rp 15,6 T bangun perumahan MBR tahun depan

Pemerintah anggarkan Rp 15,6 T bangun perumahan MBR tahun depan

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya menyediakan rumah bagi para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sejuta rumah. Bahkan, tahun depan pemerintah menyediakan alokasi dana penyediaan perumahaan sekitar Rp 10 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU Pera Maurin Sitorus mengatakan anggaran pembiayaan perumahan untuk 2017 sebesar Rp 15,6 triliun. Anggaran itu naik dari tahun 2016 yang Rp 12,4 triliun.

"Sekitar Rp 10 triliun pemerintah akan membangun rumah susun sederhana sewa. Rumah-rumah nelayan juga membangun rumah-rumah di daerah terpencil perbatasan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (13/10).

Namun, Maurin mengatakan, anggaran tersebut masih dalam pagu indikatif, yang tengah dibahas DPR. "Karena ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Kalau UU APBN-nya ditetapkan, yang direncanakan akhir Oktober ini," jelasnya.

Di sisi lain, Maurin menyebut tahun ini pemerintah telah membangun 410.000 unit rumah dari total target 700.000 unit yang akan dibangun sepanjang tahun 2016.

"Sejuta rumah di-break down 700.000 untuk MBR, di mana 300.000 untuk yang komersial. Data yang kami terima sampai saat ini, realisasinya sudah sekitar 410.000," ungkapnya.

Dari 410 ribu rumah yang sudah terbangun, lanjutnya, sekitar 9.000 rumah untuk komersial, sedangkan sisanya sekitar 320.000 untuk MBR. Dari 320.000, yang sudah KPR sekitar 110.000 unit.

Namun, angka ini dipastikan akan terus berubah seiring dengan pembangunan yang saat ini tengah dijalankan. Apalagi program sejuta rumah tidak hanya berjalan di Pulau Jawa saja melainkan di seluruh Indonesia.

"Year to date. Tapi ini biasanya data-data pembangunan perumahan ini alami lag waktu. Tidak real time. Karena data-dara ini diperlukan dari seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diam-Diam, Pemerintah Sudah Masukkan Kenaikan PPN 12 Persen ke RAPBN 2025
Diam-Diam, Pemerintah Sudah Masukkan Kenaikan PPN 12 Persen ke RAPBN 2025

Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024

Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Hashim Ungkap Prabowo Langsung Bentuk Kementerian Baru Usai Dilantik, Anggaran Rp53 Triliun
Blak-blakan Hashim Ungkap Prabowo Langsung Bentuk Kementerian Baru Usai Dilantik, Anggaran Rp53 Triliun

Hashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat

Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya
Prabowo Bakal Umumkan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen dan Cukai Minuman Berpemanis Usai Pelantikan
Prabowo Bakal Umumkan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen dan Cukai Minuman Berpemanis Usai Pelantikan

Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Rumah Harga Rp2 Miliar, Sektor Perbankan Bilang Begini
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Rumah Harga Rp2 Miliar, Sektor Perbankan Bilang Begini

Insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya