Follow
Pemerintah Jokowi diingatkan jangan pasang target ekonomi ketinggian
Merdeka.com - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi kuartal I-2016 mencapai angka 5 persen. Namun realisasinya hanya mencapai 4,92 persen.
Penetapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diiringi optimisme lantaran pemerintah menerapkan mekanisme belanja negara di awal tahun. Hal ini mendorong stimulus ekspektasi positif dari para investor.
Ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede menilai, optimisme memang diperlukan untuk memulai pembangunan di awal tahun. Namun, pemerintah juga diharapkan menetapkan target yang realistis agar investor tidak kecewa apabila target tidak tercapai.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa target pertumbuhan ekonomi penting? Sehubungan dengan itu, salah satu manfaat yang dirasakan pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat karena pendapatan per kapita sudah melonjak.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7%? 'Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi,' ujar Bahlil saat Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (17/7).
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Target juga jangan ketinggian, nanti jauh dari realisasi, sehingga akan menyangkut kredibilitas. Investor sangat memperhatikan hal itu," ucap Joshua di Tangerang, Banten, Sabtu (28/5).
Menurutnya, investor yang menanamkan modalnya melalui instrumen portofolio maupun sektor riil, sangat peka terhadap hal itu.
Joshua khawatir akan terjadi capital outflow atau penundaan investasi apabila pemerintah tidak bisa menjaga kredibilitas.
"Kalau portfolio maka akan ada capital outflow, tapi sektor rill ya bisa penundaan investasi," tutup Joshua.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Tolak ukur yang dimaksud Jokowi seperti pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan sebagainya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Target 8 persen baru bisa terwujud selama Prabowo menjabat sebagai presiden 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Respons ekonom terkait ambisi Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8 persen per tahun.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca Selengkapnya
Dia tak mau stabilitas ekonomi terganggu hanya karena situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca Selengkapnya
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca Selengkapnya