Pemerintah Klaim Telah Salurkan BLT UMKM Rp600.000 Sejak Awal 2022
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah sudah mulai mencairkan program bantuan sosial (bansos) di awal 2022 ini. Salah satunya, bantuan langsung tunai atau BLT UMKM Super Mikro.
"Di tahun lalu kita berikan Rp 1,2 juta, saat ini kita berikan Rp 600 ribu," ujar Menko Airlangga dalam BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2).
Menurut dia, proses pencairannya sudah dimulai secara perlahan kepada sejumlah pedagang kecil dan pedagang kaki lima (PKL). Itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan kunjungan kerja.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
"Beberapa waktu lalu Bu Menteri Keuangan di Medan bersama-sama kita berikan, dan bapak Presiden di beberapa tempat setiap beliau berkunjung di berbagai daerah menemui pedagang dan memberikan bantuan," ungkapnya.
Dorong Peran Serta Industri Keuangan
Menko Airlangga ingin program bansos ini bisa dilanjutkan ke kredit super mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), atau melalui pembiayaan ultra mikro (UMI) maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro milik Bank BRI.
Adapun pada 2022 ini, dia menyebut total alokasi dana pemulihan ekonomi dan penanganan covid yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 452 triliun.
"Kita tentu berharap bantuan tunai ini bisa digelindingkan ke level berikutnya dengan super mikro, karena kan kita berikan mereka yang belum mendapatkan bansos, mereka biasanya temukan langsung di lapangan," kata dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaBantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT tersebut bertujuan agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaPenyerahan bantuan beras dilakukan di halaman Gudang Bulog Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (18/1).
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaBLT khusus akibat dampak El Nino ini dimulai sejak September, dan akan berakhir pada Desember.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPenerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaSelama beberapa tahun terakhir, APBN disiapkan sebagai shock absorber untuk menjaga perlindungan ekonomi Indonesia.
Baca Selengkapnya