Pemerintah Target Belanja Rp3.476 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?
Merdeka.com - Pemerintah RI telah menganggarkan belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.215,7 triliun sampai Rp3.476,2 triliun. Alokasi tersebut sekitar 13,97 persen hingga 15,01 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Belanja negara tahun depan 13,97 persen – 15,01 persen dari GDP atau Rp3.215,7 triliun – Rp3.476,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat tahun depan dianggarkan Rp2.400,7 sampai Rp2.631,2 triliun atau mencapai 10,43 persen - 11,37 persen dari pagu APBN.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Alokasi belanja tahun depan dialokasikan sebesar Rp815,0 triliun sampai Rp845,0 triliun atau 3,54 persen - 3,65 persen dari pagu.
Sementara itu, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.719,1 triliun – Rp2.865,3 triliun atau 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)dan hibah.
Tahun 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.280.3 triliun sampai Rp2.355,8 triliun atau 9,91 persen - 10,18 persen dari pagu APBN. Penerimaan dari pos PNBP tahun depan ditargetkan Rp436,5 triliun sampai Rp504,9 triliun atau 1,90 persen dari pagu APBN.
Sementara itu, penerimaan dari hibah ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun sampai Rp4,6 triliun atau 0,01 persen - 0,02 persen dari pagu APBN.
Defisit APBN 2024 Ditekan Menuju 2,16 Persen
Pemerintah akan berusaha menjaga keseimbangan primer tahun depan. Sehingga bisa memperkuat dan mempersehat APBN.
"Tren ini perlu kita jaga karena ketidakpastian kedepan akan membutuhkan apbn siap siaga menghadapi berbagai gejolak," kata dia.
Defisit APBN terhadap PDB tahun 2024 direncanakan Rp496,6 triliun sampai Rp610,9 triliun . Artinya rasio defisit dijaga antara 2,16 persen sampai 2,64 persen dari PDB.
Sementara itu, rasio utang pemerintah akan diturunkan secara bertahap di tahun depan.
"Rasio utang akan kita terus pertahankan menurun secara bertahap di 38,07 persen – 38,97 persen pada tahun 2024, ini menurun dari 39,4 persen tahun 2023," kata dia.
Pembiayaan direncanakan Rp496,6 triliun – Rp610,9 triliun atau 2,16 persen -2,64 persen dari PDB. Sehingga utang neto kita akan mencapai 2,46 persen – 3,41 persen dari PDB. Rasio investasi akan dijaga 0,3 persen – 0,67 persen.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaReliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya