Pencemaran Udara karena Kendaraan Bermotor Sebabkan Kerugian Rp38,5 Triliun

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, M. R. Karliansyah mengatakan bahwa kerugian yang disebabkan pencemaran udara karena kendaraan bermotor mencapai Rp38,5 triliun dalam analisis KLH tahun 2020. Angka ini dihitung berdasarkan biaya pengobatan yang diperlukan untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh kualitas udara yang buruk.

"Pencemaran udara di Indonesia dominan terjadi disebabkan karena kendaraan bermotor, hal ini menjadikan kendaraan tersebut sebagai penyumbang emisi terhadap pencemaran udara, terutama di Jakarta yang ditemukan bahwa 57,8 persen orang menderita penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara," ujarnya dalam sesi dialog publik virtual bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada (YLKI) pada Jumat (13/11).

Berangkat dari tingginya angka penyakit yang tumbuh, KLHK melakukan upaya pengendalian terhadap sumber bahan bakar dengan cara mencari alternatif bahan bakar lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengurangan emisi juga dilakukan dengan mengurangi kuantitas kendaraan bermotor, mengganti mesin pembakaran kendaraan bermotor dengan bahan emisi yang baik, melakukan perawatan kendaraan secara berkala, serta mengimbau masyarakat menggunakan angkutan umum.

Berdasarkan riset yang dilakukan KLHK tahun 2018, penyediaan transportasi massa atau angkutan umum seperti Transjakarta atau Kereta Rel Listrik (KRL) dilaporkan mampu menurunkan konsentrasi pencemaran debu BM 10. Kemudian, karena sekarang sedang diadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pencegahan pandemi, perbandingan kualitas udara dengan periode yang sama di tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang sangat besar.

Peningkatan kualitas udara dipantau melalui penurunan konsentrasi PM 2,5 yang terjadi di beberapa daerah. Persentase penurunan PM 2,5 terbesar terjadi di kota Jambi yang berada di angka 70,78 persen dan penurunan terendah ada di kota Makassar dengan 9,16 persen. Penurunan ini disebabkan karena aktivitas penggunaan kendaraan bermotor yang merosot tajam. "Dampak positifnya bisa dilihat dari langit yang akhir-akhir ini terlihat biru dan cerah," kata Karliansyah.

Emisi Gas Buang

Sementara itu, pemerintah sudah sejak awal mengambil langkah untuk mengendalikan pencemaran udara dari kendaraan bermotor dengan membuat PermenLHK No. P20 tahun 2017 tentang Baku Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor tipe baru kategori M, N, O yang menjadi dasar penerapan Euro IV.

"Peraturan ini dikeluarkan untuk menurunkan kadar maksimal sulfur bensin dan solar dari 500 BPM menjadi 50 BPM. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di masyarakat," ucapnya.

Namun demikian, tantangan yang dialami pemerintah dalam memperbaiki kualitas udara adalah dilema antara bahan bakar yang bagus dengan harga yang mahal. Kualitas harga BBM ramah lingkungan (Pertamax 92/ Pertamina Turbo/Dex) lebih mahal ketimbang BBM yang kualitasnya rendah (Premium/Pertalite/Solar), sehingga masyarakat cenderung akan membeli yang paling terjangkau.

"Data penjualan bensin saat ini masih didominasi oleh premium dan pertalite yang mempunyai angka RON di bawah 91 (bahan bakar yang kurang ramah lingkungan)," imbuh Karliansyah.

Namun, pada 2021, pemerintah bersama Pertamina akan mengupayakan penghapusan bahan bakar premium yang di mulai dari daerah Jawa, Madura, dan Bali, setelah itu diharapkan bisa menyusul kota-kota lain di Indonesia. Program ini sejalan dengan Program Langit Biru yang akan dijalankan secara bertahap sejak 7 November 2020.

Reporter Magang: Theniarti Ailin (mdk/idr)