PNBP Ditargetkan Turun Jadi Rp426,3 Triliun di 2023, Ini Biang Keroknya
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 ditargetkan mencapai Rp 426,3 triliun atau turun 16,6 persen dari outlook tahun 2022 sebesar Rp510,9 triliun.
Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang diprediksi menurun di tahun depan, karena dorongan dari windfall kenaikan harga komoditas sudah tidak akan terasa kembali, terutama seperti tahun ini.
"Kalau kita lihat PNBP ini lagi juga harus diperkirakan mengenai faktor komoditas. Kalau kita lihat penerimaan dari SDA penerimaan (pajaknya) melonjak tinggi waktu 2020 hanya Rp 97 triliun kemudian tahun 2021 Rp149 triliun, jadi Rp 50 triliun naiknya. Tahun ini naik lagi ke Rp 218 triliun jadi naiknya sekitar hampir Rp 70 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa itu PPN 12%? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
Dia menegaskan, penerimaan SDA yang tinggi tahun 2022 diprediksi tidak akan terulang pada 2023, sebab tidak selamanya komoditas mengalami harga di level tertinggi seperti di tahun 2022. "Makannya tahun depan yang merah itu (penerimaan SDA) akan terkoreksi lagi di Rp 188 triliun," ujarnya.
Sedangkan PNBP lainnya yang diperoleh dari BLU dan K/L itu relatif stabil. Seiring dengan kegiatan masyarakat yang semakin pulih juga akan menunjukkan perbaikan. Sama halnya, optimalisasi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN juga pulih.
"BUMN ditargetkan akan memberikan deviden lebih tinggi lagi tahun depan, yaitu Rp 44 triliun," ujarnya.
Dia menjelaskan alasan penerimaan negara bukan pajak dari SDA diprediksi menurun, disebabkan karena dua faktor. Faktor pertama, liftingnya tidak naik. "Lifting nya tidak naik, makannya kita menyebutkan penerimaan negara bukan pajak dari SDA kita turun karena dua faktor, liftingnya naik dan harganya kalau kita lihat minyak dan batubara akan turun," ujarnya.
Faktor kedua, harga CPO yang mengalami penurunan, dari sebelumnya USD 1.300 per metric ton diprediksi turun ke USD 920 per metric ton pada 2023. Kemudian, untuk batubara dari USD 251 per ton diprediksi turun menjadi USD 200 per ton pada 2023, dan minyak dari USD 105 MBOPD diprediksi turun USD 90 MBOPD.
"Ini lah suasana yang extraordinary lagi, karena gejolak dari volatilitas harga mempengaruhi postur APBN kita, tapi kita tidak boleh membiarkan gejolak ini kemudian mempengaruhi program-program pemerintah, maka kita tetap menjaga belanja Pemerintah terutama yang prioritas walaupun penerimaannya masih mengalami berbagai dinamika," jelasnya.
Rincian PNBP
PNBP tahun depan yang diperkirakan Rp426,3 triliun sendiri meliputi penerimaan SDA Rp188,7 triliun, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (PKND) Rp44,1 triliun, PNBP lainnya Rp110,4 triliun dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp83 triliun.
Sri Mulyani menuturkan untuk PKND akan didorong salah satunya oleh dividen BUMN tahun depan yang ditargetkan mencapai Rp44 triliun. Sementara PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) akan dijaga melalui peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan peningkatan sinergi antar instansi terkait.
Untuk pendapatan BLU 2023 diperkirakan tidak setinggi tahun ini yang sebesar Rp103 triliun, terutama pada BLU sawit sejalan dengan harga CPO yang lebih rendah. Beberapa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan PNBP tahun depan akan dilakukan melalui katalisasi dan harmonisasi jenis serta besaran tarif antar K/L dan daerah.
Kemudian penguatan peran evaluasi danpenilaian terhadap target PNBP yang diusulkan K/L, penguatan peran pengawasan melalui sinergi pengawasan dan pemeriksaan PNBP serta perbaikan tata kelola melalui penyempurnaan regulasi termasuk tarif.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya