Politisi PDIP desak Jokowi bayar gaji karyawan Merpati
Merdeka.com - Puluhan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), yang meminta hak normatif dibayar pemerintah, diterima oleh perwakilan Komisi VI DPR. Kesepakatannya, Komisi VI DPR meminta pemerintahan baru, Jokowi-JK untuk melaksanakan hasil Panja.
"Sudah kita terima nanti kita minta pemerintah baru untuk melaksanakan masalah-masalah, opsi-opsi termasuk karyawan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9).
Politisi PDIP ini mengaku sikap DPR tertuang dalam hasil keputusan Panja Merpati. Untuk itu, pemerintah harus segera melaksanakan hal tersebut. "Yang jelas arahan itu kan hasil panja merupakan sikap dari DPR," kata dia.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap politiknya? 'Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,' ungkapnya.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Dia ngaku belum melakukan komunikasi dengan Jokowi-JK maupun tim transisi perihal persoalan Merpati. "Belum kan masih belum ganti pemerintahan. Yang jelas pemerintahan baru harus melaksanakan hasil Panja."
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, mengeluarkan rekomendasi agar Merpati diselamatkan. Rekomendasi tersebut diantaranya meminta Dahlan, untuk mengganti Direktur Utama Merpati, dan meminta Kementerian Perhubungan memberikan izin terbang serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang. (mdk/arr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu ditegaskan Aria Bima menjawab klaim Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bahwa Presiden Jokowi kini sudah bergabung dengan partainya.
Baca SelengkapnyaAria Bima juga membantah anggapan jika partainya mengabaikan partai-partai kecil.
Baca SelengkapnyaPemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaOJK tengah mempersiapkan program iuran peniun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja.
Baca SelengkapnyaRibka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaHubungan PDIP dengan Jokowi dikabarkan memanas, usai
Baca SelengkapnyaIrma Suryani mengkritik tajam sikap PDIP depan Hasto Kristiyanto terkait Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya