Punya Utang Rp8,2 Triliun, Holding BUMN Pangan Minta Suntikan Dana Rp1,6 Triliun
PMN tersebut akan dialokasikan untuk 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur ayam dan lainnya.
Anggaran PMN yang diajukan tersebut juga untuk menangani beban utang perusahaan yang saat ini masih terhitung tinggi, yakni mencapai Rp8,2 triliun.
Punya Utang Rp8,2 Triliun, Holding BUMN Pangan Minta Suntikan Dana Rp1,6 Triliun
Punya Utang Rp8,2 Triliun, Holding BUMN Pangan Minta Suntikan Dana Rp1,6 Triliun
Direktur Utama Holding BUMN Pangan ID FOOD, Sis Apik Wijayanto meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp1,6 triliun. Dana ini digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional terhadap 10 komoditas pangan yang dikelola oleh ID FOOD.
Selain itu, anggaran PMN yang diajukan tersebut juga untuk menangani beban utang perusahaan yang saat ini masih terhitung tinggi, yakni mencapai Rp8,2 triliun.
"Beban utang tinggi yaitu Rp8,2 triliun sudah terkait dari pada urgensi permohonan PMN Rp1,6 triliun ini. Kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding Pangan ID FOOD mendukung ketahanan pangan nasional dan berperan sebagai offtaker komoditas pangan dengan petani, peternak, dan nelayan dan dari 13 komoditas yang jadi cadangan pangan pemerintah, 10 komoditas diantaranya dikelola dan didistribusikan ID FOOD," kata Sis Apik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7).
Adapun PMN tersebut akan dialokasikan untuk 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung, dan daging kerbau.
merdeka.com
Kata Sis Apik, jika PMN tunai disetujui maka dana itu bisa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi cadangan pangan Pemerintah (CPP).
merdeka.com
"PMN tunai sendiri akan berdampak pada holding pangan untuk perkuat ekosistem pangan Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya.
Dia menyampaikan, dampak dari PMN Tunai ini dapat memperkuat BUMN holding pangan dalam melaksanakan program Pemerintah, memperbaiki ekosistem pangan dan mengurangi disparitas harga pangan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Pemerintah melalui penerimaan pajak.
"Sehingga ID FOOD butuh pendanaan internal untuk stok akhir tahun dan stok berikutnya untuk struktur biaya bunga karena dengan kondisi adanya PMN kita harap struktur pendanaan lebih efisien dan tentunya bisa mendapatkan manfaat untuk efisiensi biaya," pungkasnya.
