Revisi DNI dikritik, Hatta berkilah pembahasan belum final

Merdeka.com - Sebagian kalangan mengkritik rencana pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satunya lantaran terlalu melonggarkan peranan asing dalam sistem perekonomian nasional.

Termasuk kritik dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang khawatir pembukaan beberapa bidang usaha itu mengurangi daya saing Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua pihak tidak reaktif.

Sebab, usulan DNI itu urung diberikan ke presiden pekan ini sesuai rencana awal. Masih ada beberapa poin yang perlu pembahasan lebih mendalam. Terutama soal isu menyangkut kepentingan nasional.

"DNI itu belum sampai ke presiden, baru dibahas di rapat koordinasi, ada catatan penting, jaga kepentingan nasional. Jangan atas nama kita ingin mengundang investasi, tapi kita mengorbankan kepentingan nasional," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/11).

Hatta menilai definisi kepentingan nasional sangat mudah diperdebatkan. Tapi dari beberapa usulan pelonggaran bidang usaha yang terpublikasi, dia yakin tak akan merugikan perekonomian Indonesia.

Misalnya peningkatan peran asing di industri farmasi. Hatta menyatakan, pebisnis Indonesia justru banyak yang tak punya cukup modal membangun pabrik obat dan alat kesehatan. Imbasnya, impor obat-obatan malah meningkat beberapa tahun terakhir.

Itu jadi alasan pemerintah berencana meningkatkan besaran modal asing hingga 85 persen untuk bidang usaha ini. "Di farmasi tadinya asing hanya boleh punya saham 75 persen, tapi karena partner lokal enggak kuat, impor bahan obat malah tinggi. Makanya ada pikiran asing dilonggarkan 10 persen," ungkapnya.

Sektor lain yang jadi perdebatan, operator bandar udara. Rencananya asing boleh menguasai hingga 100 persen pengelolaan fasilitas perhubungan udara.

Mantan menteri perhubungan ini menjamin kebijakan itu strategis. Dia meyakini keterlibatan asing bakal meningkatkan kualitas layanan bandara di Tanah Air, agar menjadi hub internasional. Sehingga penerbangan regional tak perlu lagi transit di Singapura.

"Ini pengelolaan, bukan pemilikan aset, jadi hanya manajemen. Tapi memang pelonggaran bandara saya minta dianalisis lagi," kata Hatta.

Pembahasan revisi DNI masih menunggu satu kali rapat. Nantinya pemerintah akan bertemu dengan pengusaha menentukan bidang usaha apa saja perlu dibuka. Selesai di Kemenko Perekonomian, baru beleid itu diajukan pada presiden untuk disahkan. (mdk/noe)