Saling tengkar soal alasan Premium batal naik, anggota Gerindra tinggalkan rapat
Merdeka.com - Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra keluar dari rapat (walk out), setelah berdebat panjang membahas pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah. Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dijadwalkan Rabu (24/10) Pukul 14.00, dimulai Pukul 14.38.
Pimpinan rapat Ridwan Hisjam dari Fraksi Golkar membuka rapat, dengan pembahasan awal mengenai keputusan kenaikan harga Premium, yang dalam hitungan menit dibatalkan pemerintah pada Rabu (10/10). "Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga BBM Premium di sela pertamuan IMF, namun 4.55 menit kemudian dibatalkan. Hal ini menimbulkan tanda tanya," kata Ridwan, di ruangan rapat Komisi VII, Gedung DPR, Jakarta.
Dia pun meminta penjelasan Menteri ESDM Ignasius Jonan, untuk menjelaskan keputusan tersebut. "Untuk itu kami serahkan ke Menteri ESDM untuk menjelaskan," tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
Belum sempat Menteri Jonan memberikan penjelasan, Anggota Komisi VII Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta agar penjelasan Kementerian ESDM mengenai pembatalan kenaikan harga Premium tidak dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lain mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Alasannya, keputusan tersebut tidak berdampak pada kerugian ekonomi.
"Kalau penjelasan tidak jadi naik BBM urgensinya apa? Karena tidak ada unsur kerugian ekonomi, kalau tidak ada kenapa buang waktu untuk itu," ungkapnya.
Ungkapan Adian kemudian ditanggapi Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir. Dia beranggapan pembatalan kenaikan harga Premium berdampak pada antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM dan menciptakan penimbunan.
"Dampak dari pengumuman kenaikan ini, dampaknya besar terjadi antrean signifikan di daerah karena terjadi penimbunan premium dan terjadi kelangkaan juga," tuturnya.
Adian pun kembali menyampaikan pendapatnya, "Rapat itu ada urgensinya, kalau menimbulkan dampak, dampak apa? Kalau dibilang rakyat resah diwujudkan dalam bentuk apa? Lebih baik dilanjutkan saja dari pada membuang waktu," tegasnya.
Sedangkan Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika berpendapat, Kementerian ESDM harus tetap memberikan penjelasan pembatalan kenaikan harga Premium, meski tidak ada dampaknya pada kerugian.
"Karena sudah memutuskan dalam rapat internal ada rapat kita teruskan. Kalau ditanyakan apa urgensinya atau apa dampaknya boleh saja tidak ada dampak, tapi bagi saya dampak sangat besar karena BBM menyangkut hajat hidup orang banyak," paparnya.
Atas perdebatan panjang tersebut, kemudian pemimpin rapat menskors rapat tersebut. Setelah rapat dibuka, perdebatan antar anggota dewan yang hadir kembali terjadi, akhirnya rapat diputuskan tertutup. Atas keputusan ini, membuat anggota Komisi VII Fraksi Gerindra yang hadir yaitu Kardaya, Ramson Sigian dan Bambang Haryadi memutuskan walk out dari rapat tersebut.
"Karena rakayat berhak mendapat informasi, karena rapat tertutup kami tidak ikut rapat kami walk out. Kita butuh penjelasan dari menteri penjelasan dari pemerintah rakyat perlu tahu. Rapat kerja itu harus terbuka. Baru kali ini ada rapat kerja tertutup," kata Ramson, sambil meninggalkan ruang rapat.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaDasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.
Baca SelengkapnyaDitanya terkait insiden kekerasan yang terjadi dalam rapat pleno Jerry menjelaskan, memang terjadi beberapa insiden dalam rapat pleno.
Baca SelengkapnyaTerlihat petugas pun langsung bergerak untuk membenahi mic para anggota yang mati.
Baca SelengkapnyaKericuhan terjadi di acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar yang digelar di restoran Pulau Dua Senayan.
Baca SelengkapnyaHasyim kembali membuka rapat pleno rekapitulasi nasional pukul 14.45 WIB setelah selesai mengikuti persidangan di DKPP.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra menggelar rapat internal hingga tengah malam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaDi tengah jalannya rapat, Menteri Erick mendadak dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Baca SelengkapnyaMassa mengatasnamakan kader Golkar datang sekira pukul 14.00 Wib. Tidak berselang lama kemudian, terjadi kericuhan.
Baca SelengkapnyaKericuhan terjadi pada segmen keenam yang merupakan sesi closing statement dari masing-masing pasangan cagub-cawagub.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Pansus Tata Tertib DPD RI, Hasan Basri, menyayangkan kejadian tersebut
Baca Selengkapnya