Soal afkir dini, GPPU sebut KPPU tidak profesional

Merdeka.com - Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak profesional saat menangani kasus dugaan kartel terkait pelaksanaan afkir dini induk ayam oleh 12 perusahaan di tahun lalu. KPPU pada saat itu telah memutuskan ke-12 industri unggas yang diproses bersalah, dan saat ini perkara tersebut telah berlanjut ke pengadilan negeri.

Dalam pandangan GPPU, KPPU setidaknya melakukan tiga pelanggaran selama pemeriksaan perkara hingga pembatasan putusan.

Ketua Umum GPPU, Krissantono mengatakan, pelanggaran pertama terjadi ketika proses pengadilan berjalan dan belum ada putusan. Ketua KPPU Syarkawi Rauff di beberapa kesempatan melalui media telah menjatuhkan penilaian seolah-olah 12 pembibit ayam itu telah melakukan kartel. Menurutnya, seorang ketua lembaga peradilan seharusnya tidak melakukan pembentukan opini saat putusan belum keluar.

"Jadi, proses pengadilan seolah sudah diarahkan kesimpulannya oleh Ketua KPPU," ujar Krissantono akhir pekan lalu.

Krissantono juga menilai terjadi pelanggaran pada Putusan Nomor 2/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurutnya keterangan para saksi fakta maupun ahli dari pihak terlapor yang sama sekali tidak dijadikan pertimbangan.

"Kalau pun majelis tidak setuju atas kesaksian para saksi itu, secara etis dan jujur seharusnya dikemukakan. Para ahli banyak yang datang dari luar kota, tapi pandangan mereka tidak dihargai sama sekali."

Sementara pelanggaran ketiga yang dilakukan KPPU adalah kehadiran anak kecil dari salah satu anggota majelis komisi dalam persidangan. Menurut GPPU, apa pun alasannya, hal ini menunjukkan bahwa majelis komisi tidak menghormati persidangan dan tidak profesional.

"Kami berharap pengadilan negeri yang akan menyidangkan upaya keberatan atas putusan KPPU bisa menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pertimbangan dan membuat putusan yang objektif," katanya.

Kriss menegaskan, terkait dengan perkara kartel afkir dini induk ayam tersebut, masing-masing perusahaan terlapor yang diputus bersalah oleh KPPU telah mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri, karena mereka yakin tidak terjadi praktik kartel seperti dituduhkan.

"Dalam perkara ini, para perusahaan itu hanya melaksanakan instruksi pemerintah untuk mengurangi produksi bibit ayam berupa afkir dini pada indukan (parent stock) sebanyak 6 juta ekor. Pengurangan ini bukan rencana para pembibit, tetapi perintah dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas desakan para peternak mandiri. Hal ini sudah dikemukakan berkali-kali dalam persidangan tetapi tidak dihiraukan oleh majelis KPPU," paparnya.