Sri Mulyani Nilai Lonjakan Utang Indonesia saat Pandemi Lebih Baik Dibanding India

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, lonjakan utang terjadi ketika awal-awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Tak hanya Indonesia, banyak negara lain juga membutuhkan utang untuk menjaga ekonominya dari hantaman pandemi.

"Indonesia tambah 10,8 persen defisitnya. Apakah ini besar? ini besar untuk kita karena debt to GDP ratio mendekati 40 persen,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2).

Meski begitu, jika dibandingkan negara lain, posisi kenaikan utang Indonesia dinilai masih cukup baik. Di mana defisit Singapura naik 13 persen, Saudi 14 persen, Afrika Selatan 19 persen, Brasil 19 persen dan India 24 persen dalam waktu dua tahun.

"Tapi dibanding negara lain yang defisit lebar lebih di atas 10 persen, maka kita sadari Indonesia tidak satu-satunya yang melakukan countercyclical," ujarnya.

Untuk saat ini, defisit mulai diturunkan bahkan lebih rendah dari yang diasumsikan. Sehingga, Sri Mulyani optimistis, defisit APBN akan kembali ke batas di bawah 3 persen dari PDB pada 2023 mendatang.

"Defisit anggaran kita kini bisa lebih rendah dari yang diperkirakan dan akan menuju kesehatan APBN kembali," tutupnya.

Defisit APBN 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) di 2022 berada di angka 4,7 persen, lebih rendah dari perkiraan defisit 2021 di kisaran 5,2-5,4 persen.

"Tapi itu dengan estimasi penerimaan negara, sebelum kita juga passing reform undang-undang pajak. Jadi kita berharap tahun depan defisitnya yang bisa lebih rendah yang ada di dalam undang-undang," kata Sri Mulyani dalam CEO Forum, Kamis (18/11).

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran belanja negara, agar proyeksi defisit anggaran itu lebih rendah dibanding asumsi dalam APBN 2021 sebesar 5,7 persen.

Namun, itu semua masih tergantung dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi Pemerintah menjelang akhir tahun 2021. Seperti munculnya inflasi, dilema kebijakan dari negara-negara maju sehingga Indonesia harus memperhatikan tantangan ini.

"Inflasi inilah yang menjadi salah satu masalah yang sangat pelik. Menimbulkan dilema dari sisi policy di negara-negara maju, Indonesia harus betul-betul memperhatikan tantangan ini karena ini akan berlanjut sampai dengan 2022. Jadi kita tidak boleh kemudian nanti memunculkan itu inflasi yang berasal dari sisi supply," tegasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus menjaga APBN dalam memulihkan ekonomi dan sektor kesehatan, dengan terus mendorong percepatan vaksinasi, melakukan testing, dan tracing. Sebab, jika sisi kesehatannya terselamatkan maka ekonominya juga selamat.