Tunggu tanda tangan Jokowi, ESDM undur pelelangan 15 WK migas hingga akhir tahun
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang masa pelelangan 15 wilayah kerjasama (WK) minyak dan gas bumi (migas) tahap I menjadi 31 Desember 2017. Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan proses pelelangan tersebut rampung pada 27 November 2017.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, pengunduran tersebut dilakukan karena Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perpajakan gross split belum ditandatangani Presiden. Perkembangan saat ini, aturan tersebut telah selesai dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Stakeholder terkait.
"Menunggu kepastian masalah PP gross split yang memang sekarang sudah selesai pembahasan dengan Menkeu dan stakeholders. Jadi intinya kita undur sampai 31 Desember karena butuh hitam di atas putih karena butuh kepastian gross split itu," ujar Ego di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/11).
-
Siapa yang menandatangani PKS BPH Migas dan Sulut? Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Sulawesi Utara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
-
Di mana penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemprov Sultra? Bertempat di Kantor BPH Migas, Senin (7/10/2024) Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyerahkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) yang diwakili Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sultra, Mustakim.
-
Kapan PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Dimana PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
-
Kenapa Sutiyoso mundur dari jabatan Komisaris? Selamat bergabung Bang Yos bersama kami relawan Anies Baswedan. Jabatan menjadi tak penting ketika perjuangan memanggil,' kata Geisz dalam akun X (dulu Twitter).
Ego mengatakan, pengunduran pengumuman lelang WK tahap I juga berimbas pada mundurnya jadwal lelang WK tahap II. Di mana, semula akan diumumkan pada November 2017 mundur menjadi pertengahan Januari 2018.
"Untuk lelang tahap II yang direncanakan November ini akan disesuaikan. Perkiraan kami pertengahan atau akhir Januari kami akan melakukan pengumuman lelang tahap II," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Indonesia Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan berharap ke depan implementasi aturan gross split dapat lebih jelas dan lebih praktis. Sehingga lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak.
"Nanti kalau sudah diapprove Presiden untuk PP nya, kami harapkan supaya implementasinya bisa diperjelas supaya lebih jelas dan praktis pada industri. Jadi, waktu nanti diaplikasikan lebih jelas dan transparan ke semua pihak," jelasnya.
Ronald menambahkan, pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kementerian ESDM serta SKK migas untuk menciptakan kemudahan berinvestasi sektor migas di Indonesia. Sehingga, industri migas semakin berkembang di Indonesia.
"IPA bersedia untuk selalu bekerjasama dengan ESDM maupun SKK migas untuk memberikan kemudahan investasi. Supaya kita sama-sama membangun industri migas di indonesia," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPersetujuan Erick Thohir krusial lantaran Cadangan Penyangga Energi nantinya akan ditangani oleh salah satu perusahaan pelat merah, yakni PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPermen tentang implementasi penangkapan dan penyimpangan karbon tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBenarkah Harga BBM Pertamax Naik Setelah Juni? Begini Penjelasan Menteri ESDM
Baca SelengkapnyaGuna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini ingin agar masa pemerintahan berikutnya tak lagi kerepotan dalam menyusun regulasi terkait energi hijau.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya