Wiranto minta tambahan dana Rp 60 miliar, Rp 6 M buat kajian pemindahan penjara
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tahun anggaran 2018. Dengan tambahan anggaran tersebut, nantinya sebesar Rp 6 miliar akan digunakan untuk pengkajian relokasi lapas (lembaga pemasyarakatan).
"Total pagu indikatif sekitar Rp 282,3 miliar. Ini sebenarnya sudah cukup tapi ada satu tambahan-tambahan kegiatan. Enggak mungkin kita lepaskan. Di sini kita ingin dapat tambahan Rp 60 miliar," jelasnya di Gedung DPR-MPR, Rabu (13/9).
Wiranto mengatakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 60 miliar tersebut akan digunakan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian (korsidal) lapas dan pencarian pulau yang cocok untuk pengadaan lapas.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Mengapa penting untuk menetapkan anggaran? Sangat penting untuk membuat anggaran yang cukup fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak, tetapi tetap ketat untuk menghindari pemborosan.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
"Itu cuma perencanaan jangka panjangnya bagaimana, ninjau pulau-pulau yang layak dijadikan lapas. Perencanaan untuk buat lapas ideal seperti apa. Setiap kota pindahnya ke mana. Sistemnya seperti apa. Itu kan korsidalnya bagaimana," jelasnya.
Wiranto menegaskan pengajuan anggaran tersebut tergolong wajar. Sebab, untuk memindahkan lapas (relokasi) membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pendirian lapas yang baru butuh kajian yang panjang dan rencana yang matang. "Memindahkan lapas kan biayanya triliunan ya gimana. Saya luruskan itu," jelasnya.
Namun demikian, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh calon lokasi yang tepat untuk pengadaan lapas yang baru. "Makanya kita minta dana untuk merencanakan lebih akurat lagi," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaAnggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaPengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBenny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya