Indonesia Ajak Semua Pihak Selesaikan Krisis Suriah dengan Jalan Damai
Pemerintah Indonesia sangat khawatir akan dampak situasi di Suriah terhadap keamanan regional.
Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi di Suriah. Indonesia mengkhawatirkan dampak yang mungkin terjadi pada keamanan regional serta kondisi kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat di sana.
"Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah," jelas Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya melalui akun X @Kemlu_RI pada Minggu (8/12).
- Indonesia Serukan Transisi Damai di Suriah Setelah Jatuhnya Pemerintahan Bashar Al-Assad
- Kemlu Tetapkan Delapan Provinsi di Suriah Kini Berstatus Siaga 1, Ada 35 WNI di Zona Berbahaya
- Surya Paloh: Tiap Hari Kepala Daerah Ditangkap, Menteri Dikejar, Bangsa Apa Ini?
- Ini Dia Tiga Senjata Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Pangan di Masa Depan
"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional," lanjut pernyataan tersebut.
Kemnlu RI menambahkan, KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk.
Pernyataan tersebut menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap situasi yang berkembang di Suriah. Selain itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perlindungan bagi warga sipil dan upaya untuk menjaga kedaulatan serta integritas wilayah Suriah. Tindakan KBRI Damaskus untuk memastikan keselamatan WNI juga menjadi bagian dari respons ini, yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.
Ketegangan meningkat di Suriah setelah pemberontak bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mengklaim pasukannya berhasil merebut ibu kota Damaskus dan Presiden Bashar Al-Assad melarikan diri ke luar negeri.
Komandan HTS, Abu Mohammed Al-Julani mengatakan, semua lembaga negara akan tetap di bawah pengawasan perdana menteri Suriah di bawah Assad sampai mereka menyerahkan kekuasaan secara resmi, seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (8/12).
Menurut Al-Jazeera, pengumuman ini disampaikan beberapa jam setelah pemberontak merebut kota Homs, yang merupakan kota terbesar ketiga di Suriah. Kota ini juga disebut "ibu kota revolusi" melawan rezim Assad.