Jelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur
Jelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah ke Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur
Keputusan yang diambil pekan lalu ini membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur sekolah-sekolah agama Islam di Uttar Pradesh.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Kapan Mahalini resmi memeluk agama Islam? Yang pasti, Mahalini menjadi mualaf bulan ini setelah acara memapit kemarin," ujarnya.
-
Apa fungsi utama Pemilu dalam kehidupan berbangsa? Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Fungsi pemilu sangatlah vital karena melalui proses ini, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat pemerintahan.
Jelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur
Pengadilan India mengeluarkan larangan efektif terhadap sekolah-sekolah madrasah agama Islam di Negara Bagian Uttar Pradesh yang merupakan salah satu negara bagian dengan populasi terpadat di India.
Keputusan yang diambil pekan lalu ini membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur sekolah-sekolah agama Islam di Uttar Pradesh.
Pengadilan menyatakan undang-undang tersebut melanggar prinsip sekularisme konstitusional India dan memerintahkan agar siswa dipindahkan ke sekolah konvensional.
Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
- Sedang Menyabit Rumput di Kebun, Seorang Guru Temukan Artefak Batu Berusia 1.600 Tahun dengan Tulisan Misterius
- Ilmuwan Penasaran Bagaimana Manusia Purba Bisa Jelajahi Gua Penuh Jurang Berbahaya 8.000 Tahun Lalu
- Usia Alam Semesta Ternyata Dua Kali Lebih Tua Dari Dugaan Sebelumnya, Begini Cara Ilmuwan Menghitungnya
- Melelehnya Es di Pegunungan Ungkap Temuan Ribuan Artefak Berburu Berusia 6.000 Tahun, Ada Mata Panah dan Tongkat
Hal ini disampaikan oleh Iftikhar Ahmed Javed, ketua dewan pendidikan agama tradisional di Uttar Pradesh, di mana sekitar seperlima dari total penduduk 240 juta adalah muslim.
“Pemerintah negara bagian juga harus memastikan anak-anak berusia antara 6 hingga 14 tahun tidak dibiarkan masuk tanpa izin ke lembaga-lembaga yang diakui,” tulis Hakim Subhash Vidyarthi dan Vivek Chaudhary dalam perintah mereka, yang dibuat berdasarkan permohonan banding dari pengacara Anshuman Singh Rathore.
Rathore sendiri tidak dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan apakah ia terkait dengan kelompok politik tertentu.
Praktik diskriminatif ini dianggap mendorong terjadinya kontroversi di tengah persiapan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung antara April dan Juni.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Modi diprediksi akan memenangkan pemilu.
Sejumlah kelompok muslim dan hak asasi manusia menuding beberapa anggota BJP dan afiliasinya dalam mempromosikan ujaran kebencian anti-muslim serta melakukan tindakan diskriminatif dan penghancuran properti warga muslim. Namun, Modi sendiri telah membantah adanya diskriminasi agama di India.
Rakesh Tripathi, juru bicara BJP Uttar Pradesh, menegaskan partainya tidak menentang sekolah agama Islam dan juga memperhatikan pendidikan bagi siswa muslim. Menurutnya, pemerintah negara bagian akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah meninjau perintah pengadilan terkait hal ini.
“Kami tidak menentang madrasah manapun, namun kami menentang praktik diskriminatif. Kami menentang pendanaan ilegal, dan pemerintah akan memutuskan tindakan lebih lanjut setelah melalui perintah pengadilan.”
Kantor Perdana Menteri Modi belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait keputusan pengadilan ini.
Dalam upaya untuk menyeimbangkan situasi, pejabat sekolah agama Javed, yang juga sekretaris nasional sayap minoritas BJP, mengungkapkan bahwa sebagai seorang muslim, dia sering merasa terjebak di antara prioritas partainya dan anggota komunitasnya.
Sebelumnya, pemerintah Uttar Pradesh telah menghentikan program pendanaan untuk sekolah-sekolah agama Islam pada bulan Januari, menyebabkan 21.000 guru kehilangan pekerjaan.
Perintah pengadilan hari Jumat ini berlaku untuk semua sekolah agama Islam di negara bagian tersebut, baik yang didanai swasta maupun pemerintah.
Meskipun tidak ada batas waktu yang ditetapkan oleh pengadilan terkait pelaksanaan perintah ini, Javed memprediksi sekolah-sekolah madrasah Islam kemungkinan besar tidak akan ditutup dengan segera.