Anggota DPRD DKI Ungkap Banyak Warga Mengeluh Belum Dapat BST
Distribusi bantuan sosial tunai (BST) DKI Jakarta telah dimulai pada Jumat (12/3), melalui transfer ke rekening Bank DKI. Namun masih ada warga mengaku belum mendapat pencairan BST.
Distribusi bantuan sosial tunai (BST) DKI Jakarta telah dimulai pada Jumat (12/3), melalui transfer ke rekening Bank DKI. Namun masih ada warga mengaku belum mendapat pencairan BST.
"Waktu reses banyak warga mengeluh tentang dana BST yang sampai sekarang belum cair," kata anggota DPRD Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, Sabtu (13/3).
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Dia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta agar mempercepat penyaluran dana BST kepada masyarakat yang mengalami dampak Covid-19. Dia pun mempertanyakan penyebab keterlambatan distribusi BST. Meski sejatinya Dinas Sosial menjelaskan ada penundaan terjadi karena ada pembaruan data penerima manfaat.
"Katanya BST ini cair setiap bulan, mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021. Tapi ini sudah pekan keduanMaret belum juga, jangan sampe telat lah," tambahnya.
Anggota Komisi A DRPD DKI ini juga meminta Dinas Sosial memperbaiki sistem distribusi BST, agar bantuan sebesar Rp 300 ribu yang diberikan per kepala keluarga per bulan selama 4 bulan itu tepat sasaran, baik penerima maupun penggunaannya.
"Pendataannya harus akurat, tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," imbuh Bung Lukman.
Karena ia mendapat informasi, banyak penerima BST yang tidak menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok sebagaimana mestinya.
"Malah saya dengar ada yang memakai dana BST untuk bayar cicilan. Nah ini jadi pertanyaan juga, mungkin ada yang salah dengan pendataan penerima dan pengawasannya," kata Lukmanul.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemuktahiran data penerima BST.
Proses pemutakhiran data membuat pencairan BST tahap dua tertunda dari jadwal yang seharusnya pada Februari 2021.
"Penundaan dilakukan karena ada perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari Kota Jakarta, perubahan status perkawinan dan lain-lain," kata Ariza.
Tidak hanya itu, jumlah penerima manfaat juga ikut berkurang sebanyak 186.882 KK.
Baca juga:
Wagub DKI Bakal Sanksi Berat Aparat Catut BST Warga Jakarta
Wagub DKI Sebut Bansos Tunai buat Beli Sembako bukan Rokok
Wagub DKI Nilai Distribusi Bantuan Sosial Melalui Rekening Paling Aman dari Pungli
Wagub DKI Nilai Bantuan Sosial Tunai Lebih Efektif daripada Sembako
Penyaluran Bansos Melalui Aplikasi Digital Perkuat Kepemilikan Data Negara
Sempurnakan Bansos Tunai, Pemerintah Disarankan Salurkan Lewat Fintech