Dipangkas miliaran rupiah, RAPBD DKI 2018 malah naik
Akhirnya eksekutif dan legislatif melakukan pencoretan terhadap beberapa program. Walaupun sudah memangkas anggaran, ternyata dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan adanya kenaikan di RAPBD DKI 2018 sekitar Rp 6.679.471.281, dari Rp 77.110.685.760.609 menjadi Rp 77.117.365.231.890.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapatkan hantaman keras pada awal kepemimpinannya. Mereka dikritik oleh masyarakat maupun DPRD DKI Jakarta terkait bengkaknya beberapa nomenklatur dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018.
Akhirnya eksekutif dan legislatif melakukan pencoretan terhadap beberapa program. Walaupun sudah memangkas anggaran, ternyata dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan adanya kenaikan di RAPBD DKI 2018 sekitar Rp 6.679.471.281, dari Rp 77.110.685.760.609 menjadi Rp 77.117.365.231.890.
Beberapa anggaran yang sudah dicoret, seperti anggaran untuk perbaikan kolam air mancur DPRD yang sebesar Rp 620 juta dicoret dan dana kunjungan kerja Anggota DPRD di potong Rp 43 miliar. Selain itu anggaran kunker anggota dewan juga ikut dipangkas. Anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.
Kemudian dana hibah untuk ormas Laskar Merah Putih dipangkas dari Rp 500 juta menjadi Rp 100 juta dan dana hibah untuk Paguyuban Werdatama Jaya dan yayasan pensiunan provinsi DKI Jakarta juga dicoret.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan, naiknya RAPBD DKI 2018 dikarenakan adanya peningkatan dividen dari beberapa BUMD.
"Pertama dari segi pendapatan, kita sangat optimis terhadap angka yang kita tetapkan. Karena tahun ini laporan BPRD DKI Tahun 2017 melebihi target sekitar Rp 300 miliar. Berdasarkan itu kita akan amat yakin 2018 kita target kan akan tercapai. Pak Maikel sebagai BPKAD itu kekurangan itu diambil dari tambahan dividen BUMD," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menyepakati APBD 2018.
"Jadi, Alhamdulillah APBD sudah disepakati dan kami terima kasih sekali pada seluruh jajaran dan apresiasi pada ketua DPRD pada ketua fraksi ketua Banggar yang sudah mempermudah masalah ini," katanya.
Anies secara khusus mengapresiasi langkah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi yang dengan tegas mencoret anggaran-anggaran yang tidak perlu. Dia mengaku melakukan komunikasi dengan Pras terkait asal-usul dari anggaran kolam tersebut.
"Tapi sikap pak Pras begitu ketika saya kontak. Pas bicara sama beliau Senin siang. ya udah dihapus saja. Kelihatannya kaya orang punya ikan perlu kolam. Setiap tahun muncul. Kita sudah bereskan itu," ujar Anies.
Baca juga:
Setelah dihujani interupsi, APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya diketok
Banggar DPRD DKI setujui RAPBD DKI 2018 naik jadi Rp 77,117 triliun
Asal usul anggaran air mancur DPRD, Anies sebut ada orang punya ikan perlu kolam
Keluhan M Taufik anggaran untuk anggota DPRD DKI merasa kurang
Alamat Himpaudi, penerima hibah Pemprov DKI Rp 40,2 M numpang kantor lain
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.