KPK Minta Perspektif Pemprov DKI & Pemerintah Harus Sama Soal Bansos Covid-19
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai selama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memandang kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak corona dipisah dengan program sosial lain. Padahal dampak virus corona menyasar seluruh kalangan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI tentang Bantuan Sosial (Bansos) selama Covid-19. Nurul meminta perlu ada perspektif yang sama antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal kategori distribusi Bansos untuk Covid-19.
"Perspektifnya masing-masing Kementerian dan Pemda supaya satu pandangan," ujar Nurul, Kamis (9/7).
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
Menurutnya, selama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memandang kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak corona dipisah dengan program sosial lain. Misalnya, Kemensos tidak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Padahal, menurut dia, dampak dari wabah virus corona ini menyasar seluruh kalangan. Apalagi, masyarakat yang sebelumnya kurang sejahtera, dengan wabah Covid-19 ini mereka akan semakin kekurangan.
"Sehingga memang menimbulkan ada bantuan ganda. Itu yg kami selaraskan sebenarnya, perspektif masing-masing, supaya kementerian dan pemda satu pandangan," lanjutnya.
Sementara itu, mengenai penyaluran bansos dampak Covid-19 tepat sasaran atau tidak, hal tersebut bergantung pada basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Menurut dia, sejauh ini penyaluran bansos akibat dampak pandemi corona belum sepenuhnya sempurna.
"Ada yang di DTKS, ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah (alamat). Karena enggak ada updating (data). Tapi lambat laun itu sudah ada perbaikan," ungkapnya.
Ghufron menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan upaya pencegahan korupsi terkait bantuan sosial. Salah satunya mendorong perbaikan DTKS.
"Kalau pencegahan kami berupaya bagaimana membenarkan DTKS. Kecuali memang ada kesengajaan, ada proses digelembungkan jumlahnya, itu baru korupsi. Kalau DTKS salah berarti memang bukan tindak pidana korupsi," tandas Ghufron.
Baca juga:
Penyaluran BST Tahap III Ditargetkan Selesai pada Pertengahan Juli 2020
Pemkot Terima 20 Laporan Pengaduan Bansos Covid-19 di Surabaya
Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dipercepat
Lapor ke Mensos, Ade Yasin Sebut 172.669 Keluarga di Bogor Belum Terima Bansos
Hingga 3 Juli, KPK Terima 621 Keluhan Bansos Corona Covid-19
Bawaslu Ingatkan Petahana Tak Politisasi Bantuan di Masa Pandemi Covid-19