Sejarah 13 Februari, Dimulainya Perang Sipil Nepal Bersenjata oleh Partai Komunis

Awal Mula Perang Sipil Nepal

Akar konflik Nepal dapat ditelusuri dalam realitas geografis, politik, ekonomi dan sosialnya. Namun, untuk peristiwa Perang Sipil ini, diawali pada tanggal 10 Januari 1990 saat Front Kiri Bersatu (ULF) dibentuk, yang bersama dengan Kongres Nepal, merupakan tulang punggung gerakan perubahan demokrasi.

Namun, kelompok komunis yang tidak nyaman dengan aliansi antara ULF dan Kongres, membentuk front paralel, Gerakan Rakyat Nasional Bersatu (UNPM). UNPM menyerukan pemilihan majelis konstituante, dan menolak kompromi yang dibuat oleh ULF dan partai Kongres dengan istana.

Pada November 1990, Partai Komunis Nepal (CPN) dibentuk, dan memasukkan elemen-elemen kunci UNPM. Pada tanggal 21 Januari 1991, Partai Komunis Nepal mendirikan Front Persatuan Rakyat Nepal (UPFN), dengan Baburam Bhattarai sebagai kepalanya, sebagai front terbuka untuk mengikuti pemilihan.

Pada pemilu 1991, UPFN menjadi partai terbesar ketiga di parlemen Nepal. Namun, ketidaksepakatan di kalangan UPFN melonjak, terkait taktik mana yang akan digunakan partai. Satu kelompok, yang dipimpin oleh Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), menganjurkan revolusi bersenjata segera, sementara kelompok lainnya, yang dipimpin oleh Nirmal Lama, menyatakan bahwa Nepal belum matang untuk perjuangan bersenjata.

Pada tanggal 22 Mei 1994, CPN (UC)/UPFN dipecah menjadi dua. Faksi militan tersebut kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Nepal (Maois), atau CPN (M). Fraksi ini menggambarkan kekuatan pemerintah, partai politik arus utama, dan monarki, sebagai "kekuatan feodal". Perjuangan bersenjata dimulai pada 13 Februari 1996, ketika CPN (M) melakukan tujuh serangan serentak di enam distrik.

Terjadinya Perang Sipil pada 13 Februari 1996 di Nepal

Perang Sipil Nepal terjadi pada 13 Februari 1996. Pada hari itu, CPN-M melancarkan 'perang rakyat' dari wilayah barat tengah Nepal. Ini adalah reaksi atas kegagalan upaya pemerintah yang didominasi Kongres Nasional untuk menegakkan demokrasi dan memenuhi tuntutan CPN-M. Tujuan perjuangan bersenjata adalah untuk menggulingkan rezim yang ada, untuk mendirikan republik demokratis dan untuk mentransformasi ekonomi dan masyarakatnya.

Kaum Maois telah mengembangkan kapasitas militer namun masih berada di bawah kendali politik. CPN-M menggunakan taktik teror dan paksaan, tetapi mereka bukan sekadar teroris. Mereka memelihara hubungan dengan kelompok revolusioner komunis lainnya di anak benua tetapi bukan klon Khmer Merah dan kampanye mereka bukan bagian dari terorisme global.

Di tahun-tahun berikutnya, Maois meningkatkan serangan mereka di seluruh negeri. Pada tahun 1999, CPN-M secara resmi mengumumkan pembentukan Tentara Pembebasan Rakyat (selanjutnya disebut PLA). Polisi pada gilirannya diduga terlibat dalam operasi yang menggunakan kekuatan berlebihan dan dikaitkan dengan peningkatan jumlah 'orang hilang' sejak tahun 1998 dan seterusnya.

Setelah gagalnya negosiasi perdamaian dengan CPN-M, keadaan darurat diumumkan pada 26 November 2001. Pemerintah Nepal, untuk pertama kalinya sejak dimulainya konflik, mengerahkan Tentara Kerajaan Nepal (RNA) untuk berperang melawan Maois.

Akhir Perang Sipil Nepal

Pasukan pemerintah dan Maois sering bentrok, terutama di wilayah barat Nepal. Distrik-distrik di ujung barat dan timur jauh menyaksikan sejumlah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap gedung-gedung pemerintah dan tindakan pembalasan di wilayah yang sebelumnya tidak terpengaruh.

Sepanjang tahun 2005 CPN-M secara teratur melakukan pemogokan umum. Pada tanggal 3 September 2005 CPN-M secara sepihak mengumumkan gencatan senjata selama tiga bulan, memperpanjangnya satu bulan lagi segera setelahnya. Selama periode ini, mereka menandatangani 12 poin kesepahaman dengan aliansi tujuh partai politik, termasuk panggilan untuk pemilihan majelis konstituante di bawah pengawasan internasional.

CPN-M dan partai politik sepakat untuk bekerja untuk mengakhiri apa yang mereka sebut monarki otokratis, untuk menerima hasil pemilu multipartai dan dengan demikian memboikot pemilu yang akan datang pada tahun 2006. Istana tidak mengakui gencatan senjata dan menolak untuk membahasnya. Para pihak menanggapi dengan mengadakan protes di ibu kota dan di distrik-distrik.

Pada tanggal 2 Januari 2006, CPN-M mengakhiri gencatan senjata dan segera setelah itu pertempuran antara Maois dan pasukan keamanan menyebar ke hampir semua 75 distrik di Nepal. Maois semakin banyak menyerang daerah perkotaan dan mencari perlindungan di antara warga sipil, sementara pasukan keamanan dilaporkan menggunakan helikopter untuk menjatuhkan peluru mortir di daerah sipil.

Raja Gyanendra mengumumkan pada tanggal 21 April, bahwa dia telah melepaskan kekuasaan eksekutif dan mengundang oposisi untuk membentuk pemerintahan. Pada 24 April, Dewan Perwakilan Rakyat kembali. Hal ini menyingkirkan Raja sebagai panglima tertinggi, tetapi masih memungkinannya untuk mempertahankan otoritas seremonialnya. Pada awal Mei, CPN-M dan pemerintah mengumumkan gencatan senjata. Mereka menandatangani Kode Etik pada 26 Mei.

Pada November 2006, pemerintah dan CPN-M menandatangani perjanjian komprehensif untuk melaksanakan proses perdamaian, membentuk majelis konstituante, menyusun ulang konstitusi negara, dan membentuk pemerintahan sementara.

Tentara Nepal (tidak lagi Kerajaan) dan CPN-M menyetujui pakta manajemen senjata di mana masing-masing pihak akan menyerahkan senjatanya dan menarik sebagian besar pasukan ke barak di bawah pengawasan PBB.