Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme
Anwar Usman menjawab laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia terkait dugaan nepotisme.
Anwar Usman dilaporkan ke KPK bersama Jokowi, Kaesang, dan Gibran buntut putusan mengubah syarat capres-cawapres.
Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman buka suara soal laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Laporan ini buntut putusan MK yang mengubah syarat capres cawapres.
"Ketawa saja saya," kata Anwar sambil tertawa kepada wartawan di Gedung MK, Selasa (24/10).
Anwar pun tak merespons lebih lanjut terkait laporan itu. Ia langsung bergegas keluar dari Gedung MK usai melantik tiga anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK).
Sebagai informasi, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel melaporkan Jokowi, Anwar Usman, Gibran, hingga Kaesang kepada Pimpinan KPK, Senin (23/10). Jokowi dan keluarga diduga telah tindak pidana kolusi dan nepotisme.
“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain,”
kata Koordinator TPDI, Erick S Paat.
merdeka.com
Erick S Paat mengatakan, laporan sudah diterima KPK. Dia menjelaskan, pelaporan itu buntut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.
Dalam putusan yang dibacakan Anwar Usman pada 16 Oktober lalu, kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Dengan catatan, memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang terpilih dalam Pemilu.
Erick S Paat menegaskan, Anwar Usman merupakan ipar Jokowi. Sementara dalam gugatan yang dikabulkan MK tercantum nama Gibran.
Belum lagi, PSI yang dipimpin Kaesang mengajukan gugatan batas usia capres-cawapres ke MK.
“Ini yang kami lihat kolusi dan nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dan keponakannya Kaesang,"
jelas dia.
merdeka.com
Reaksi Jokowi
Presiden Jokowi pun juga sudah berkomentar. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Dia mengaku akan menghormati semua proses hukum tersebut.
"Ya itukan proses demokrasi di bidang hukum ya kita hormati semua proses itu,"
ujar Jokowi di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10).
merdeka.com