ASITA Minta Pemprov Bali Perjelas Aturan Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing

Pemprov Bali Harus Jelaskan Detail

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengkaji secara komprehensif rencanan pungutan Rp150 ribu ke turis asing yang masuk Bali. Aturan ini direncanakan berlaku pada Februari 2024 nanti.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali, I Putu Winastra mengatakan, secara prinsip Asita Bali sangat setuju dengan pungutan itu. Apalagi jika niatnya demi menjaga alam, adat, budaya dan tradisi di Pulau Dewata.

"Kalau tujuannya untuk adat dan budaya tentu Asita setuju dengan pemungutan itu. Namun, sebelum hal itu dilaksanakan, diimplementasikan, hendaknya ada sebuah kajian yang khusus secara komprehensif."

Kata Ketua ASITA Bali saat dihubungi, Kamis (24/8).

@merdeka.com

Menurut ASITA, turis juga perlu tahu akan dipergunakan untuk apa pungutan tersebut. Sosialisasi pada turis menjadi penting karena nantinya, nilai itu tidak sedikit. Bisa mencapai miliar.

"Kenapa demikian, karena orang yang memberikan kontribusi kasih tau dong apa-apa saja dibuat. Uang ini kan nantinya tidak sedikit. Kalau sampai kunjungan orang asing itu sampai 5 juta atau 6 juta, berapa uang itu, bisa ratusan miliar. Makanya perlu dikaji melibatkan ahli stekholder terkait dan sosialisasinya juga harus jelas."

Ketua ASITA Bali.

@merdeka.com

Dia juga mempertanyakan prosedur pemungutan. Hal ini tak kalah penting agar kemudian tidak dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Jangan sampai nanti, aturan itu dibuat seperti tidak tahu, yang memungut siapa, di mana memungutnya dan sebagainya, jangan sampai rancu. Jadi ini harus benar-benar clear dan jelas. Supaya tidak ada pertanyaan."