Bawaslu RI Sebut Pilkada Lebih Rawan dari Pemilu
Ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan situasi Pilkada Serentak 2024 ini akan lebih rawan daripada kondisi pemilihan presiden atau legislatif.
âLebih rawan, tren di pilkada lebih rawan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak,â kata dia saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Badung, Selasa (30/7).
- Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dibuka, Istana Minta Masyarakat Lihat Calon Pemimpin yang Tepat
- Yuk Ikutan Kompetisi Racik Jamu Kekinian Besutan PNM dan Kementerian BUMN
- Begini Reaksi Istana Soal Putusan MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
- Kasus Sekda Takalar Kampanyekan Gibran, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Pidana Pemilu
Menurut dia kondisi ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Tingkat kerawanan dalam setiap pemilihan kemudian dipetakan oleh Bawaslu RI ke dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dibagi dalam empat dimensi, dimana menurut Bagja yang akan meningkat adalah dimensi kontestasi dan sosial politik.
âEmpat dimensi yang kami petakan konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi, dimana dimensi kontestasi pasti terjadi permasalahan, pasti konteks sosial politik juga meningkat saat pilkada,â ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya hal penting seperti anggaran harus tersedia saat tahapan pencalonan, sebab situasi rawan mulai muncul saat itu.
âSudah diingatkan saat pencalonan kenapa harus anggaran itu ada karena saat itu ada pengerahan massa, teman-teman yang mengawas harus ada anggarannya,â kata dia.
Di wilayah rapat koordinasi sendiri yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Bawaslu RI mencatat status kerawanan saat Pemilu 2024 rawan sedang.
Bagja menyebut di Bali masih terdapat beberapa wilayah yang rawan meski tak lebih banyak dari NTT dan NTB, namun itu data Pemilu 2024, sementara di Pilkada Serentak 2024 ia meyakini harus lebih diwaspadai.
âTidak mungkin tidak ada kejadian karena kabupaten/kota yang paling kita harus waspadai, bukan gubernur. Pemilihan gubernur relatif aman,â ujarnya.
Menurutnya meski saat Pemilu 2024 status Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur rawan sedang, tidak menutup kemungkinan indeks kerawanan pilkada berubah.
âBiasanya belajar dari pilkada sebelumnya, ada kerusuhan pilkada sebelumnya pasti indeksnya tinggi. Misalnya Makassar pasti tinggi karena pernah ada kerusuhan pilkada sebelumnya, itu menjadi parameter, nanti supaya tidak terjadi harus mitigasinya seperti apa,â tutur Rahmat Bagja.
- Operasi Sikat Jaya, 341 Orang Terlibat Kasus Kriminal Dalan Kurun Waktu 15 Hari
- Cara Efektif Menemukan dan Menggunakan SPBU Layanan Mandiri
- Panduan Lengkap Memilih Bahan Bakar Berdasarkan Bilangan Oktan
- Sowan ke 'Dedengkot Betawi' Babe Nuri, Pramono Beberkan Program Kesejahteraan bagi Warga Jakarta
- Inspirasi Sistem Parkir Inovatif dari Negara-negara Maju
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Jokowi Tak Mau Buru-Buru soal Pindah ke IKN "Pindahan Rumah Ruwetnya Saja Kayak Gitu"
merdeka.com 19 Sep 2024 -
VIDEO: Jokowi soal Pindah ke IKN "Semua Harus Dipersiapkan, Tinggal Bawa Baju"
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Respons Jokowi soal Seskab Definitif Pengganti Pramono Anung
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi: Pekerjaan akan Hilang 85 Juta di Tahun 2025, Muncul Otomasi & AI
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
merdeka.com 19 Sep 2024