Berbeda dengan Mendagri, Luhut sebut nasib BP Batam belum diputuskan
"Belum putus mengenai itu, masih dilakukan kajian. Belum sampai putusan akan dibubarkan," tegas Luhut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah belum memutuskan untuk membubarkan otorita (Badan Pengusahaan Kawasan Batam).
"Belum putus mengenai itu, masih dilakukan kajian. Belum sampai putusan akan dibubarkan," tegas Luhut di Batam, Kamis (18/2).
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Mengapa profesi Binatoe penting di Batavia? Ahli Binatoe menjadi salah satu pekerjaan yang dapat menyerap tenaga banyak warga Batavia. Diperlukan keahlian khusus untuk mengerjakannya, termasuk tenaga yang besar.
-
Apa saja permasalahan yang dihadapi trem kuda di Batavia? Sayangnya, trem kuda menimbulkan masalah baru yang kurang diantisipasi pemerintah. Dalam catatan Dimas Wahyu Indrajaya dalam bukunya berjudul Trem di Jakarta 1869-1962: Moda Darat Favorit Warga Ibu Kota Tempo Dulu, hewan ini kerap membuang kotoran di jalanan yang dilalui trem. Walau lajunya berada di atas rel, namun rute trem yang mengarah ke permukiman warga pribumi dan Belanda, menimbulkan aroma tak sedap. Belum lagi jumlah kuda yang mati karena kelelahan juga tidak sedikit. Sebanyak 545 kuda sepanjang tahun penggunaan trem di masa itu didapati tidak bisa diselamatkan.
-
Kapan Prabowo tiba di Sumatera Barat? Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada Sabtu (9/12) pagi.
-
Kapan Sujiwo Tejo tampil di acara Jagong Budaya di Bojonegoro? Budayawan Sujiwo Tejo menyemarakkan acara Jagong Gayeng bertemakan "Budaya Rasa Melu Handarbeni" di Pendopo Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojoengoro, akhir pekan lalu.
-
Kapan pemberontakan Batipuh terjadi? Rakyat Batipuh pun memutuskan untuk angkat senjata tepat pada 22 Februari 1841 yang dipimpin langsung oleh Tuan Gadang.
Luhut mengungkapkan, nasib Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam masih dalam kajian tim ahli dari Universitas Indonesia.
"Pemerintah pusat, masih akan mengundang Gubernur Kepri Muhammad Sani ke Jakarta untuk memberikan masukan," tandasnya.
Lebih jauh Luhut meminta masukan Gubernur Kepri kepada Presiden untuk memaparkan apa terbaik untuk daerahnya, hal itu menjadi pembanding hasil kajian yang sudah berlangsung sebelumnya.
"Kalau ada statement, belum akan terjadi besok lusa," kata Luhut seperti dilansir Antara.
Dia meminta pengusaha dan warga Batam tidak cemas dengan rencana pemerintah. Karena itikad pemerintah adalah memajukan Batam, Bintan dan Karimun menjadi lokomotif ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan pembubaran BP Batam. Sebab terjadi duplikasi kewenangan antara pemerintah daerah (pemda) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dengan BP Batam. Menurut Tjahjo, Presiden juga telah menyetujui pembubaran BP Batam.
"(Sikap Presiden) Oh setuju. Presiden mempertanyakan (duplikasi kewenangan). Jadi memang ada duplikasi kewenangan dan konflik kewenangan antara otorita Batam dan Pemda Batam. Akhirnya tidak berkembang 10 tahun ini, menjaring investor dari singapura juga tidak jalan," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (30/12).
Dia mengungkapkan, selama 10 tahun terakhir para investor enggan berinvestasi di Batam. Duplikasi menyebabkan negara kehilangan potensi perpajakan senilai Rp 20 triliun.
"Ada ketidakpastian regulasi juga, jadi investor banyak lari. Pemerintah ingin adanya ketegasan mengambil keputusan. Batam ke depan harus lebih baik. Kalau masih ada BP Batam, Pemda jadi akan overlapping," ungkapnya.
(mdk/cob)