Dana BOS SMA/SMK tak kunjung cair, Pemkot Bekasi siapkan Rp 40 M
Dana BOS SMA/SMK tak kunjung cair, Pemkot Bekasi siapkan Rp 40 M. Dana ini untuk membantu operasional sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri. Berdasarkan laporan dari sejumlah sekolah, sejak Januari lalu hingga April, dana BOS baik dari provinsi maupun pusat belum cair.
Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran hingga Rp 40 miliar untuk membantu operasional sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri. Ini dilakukan menyusul belum cairnya dana BOS dari provinsi maupun pusat sejak awal Januari 2017.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Innayatullah mengatakan, tahun lalu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hingga Rp 97 miliar untuk operasional SMA/SMK Negeri.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Apa bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Apa itu Bekasem? Bekasem terus dilestarikan selama bertahun-tahun, dan menjadi salah satu sajian menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Cirebon. Keraton di wilayah Cirebon, Jawa Barat, memiliki tradisi mengolah makanan secara tradisional yang hasilnya biasa disebut bekasem. Ini adalah olahan ikan yang diawetkan menggunakan media gentong.
-
Kenapa beasiswa Banyuwangi Cerdas diberikan? "Ini adalah upaya menjamin pendidikan bagi siswa yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, untuk itu perlu menjamin pendidikan mereka, untuk bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi," kata Ipuk.
"Karena kewenangan diambil alih Pemprov Jabar, tahun ini tak ada alokasi anggaran kepada SMA/SMK Negeri," kata Inay, Jumat (28/4).
Berdasarkan laporan dari sejumlah sekolah, sejak Januari lalu hingga April, dana BOS baik dari provinsi maupun pusat belum cair. Keterlambatan pencairan karena pihak provinsi tengah melakukan rekapitulasi ulang.
"Kami ingin membantu, sehingga operasional sekolah di Kota Bekasi berjalan lancar. Sebab, kegiatan belajar mengajar tidak boleh mengalami kendala," katanya.
Menurut dia, pemberian bantuan dalam bentuk hibah. Adapun penyalurannya dari pihak pemprov langsung kepada sekolah.
"Kami menunggu peraturan wali kota untuk mencairkan dana itu, sebab legislatif sudah menyetujui pemberian bantuan itu," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, sampai saat ini dana BOS belum bisa dicairkan karena masih dalam tahap rekapitulasi. Menurut dia, jumlah penerima dana itu masih dihitung ulang setelah pelimpahan dari kota/kabupaten di Jawa Barat.
"Kalau Kota Bekasi mau membantu tidak masalah, tapi pencariannya tetap menunggu hasil rekapitulasi," katanya.
Meski bersedia menerima bantuan dari kota/kabupaten, Deddy mewanti-wanti kepada Kota Bekasi agar tanggung jawabnya diselesaikan.
"Jangan sampai tanggung jawabnya (mengelola SD dan SMP) belum selesai, malah mengurusi SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi," ujar Deddy ketika menyambangi Kabupaten Bekasi pada Kamis (28/4).
(mdk/noe)