DPR: Bagaimana mau berdaulat jika kelola pulau diserahkan ke asing
DPR: Bagaimana mau berdaulat jika kelola pulau diserahkan ke asing. Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali rencana itu dengan merujuk pada regulasi yang ada. Kalau pun ada pelibatan negara lain seharusnya dilakukan secara bertahap. "Kita usahain kalau misalkan lokal nasional bisa kelola, kalau enggak minimal."
Pemerintah akan memperbolehkan pihak asing mengelola pulau-pulau terkecil dan terluar di Indonesia. Rencana ini ternyata mendapat penolakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV, Daniel Johan, mengatakan, Indonesia tidak menjadi negara mandiri dan berdaulat jika pengelolaan pulau-pulau diserahkan ke pihak asing.
"Bagaimana pemerintah mau berdaulat dan mandiri jika diserahkan ke asing," kata Daniel saat dihubungi, Jumat (20/1).
Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali rencana itu dengan merujuk pada regulasi yang ada. Sebaiknya, kata dia, pemerintah memaksimalkan pengelolaan internal sebelum dilimpahkan ke pihak asing. Daniel menilai kalau pun ada pelibatan negara lain seharusnya dilakukan secara bertahap.
"Jadi pertama ya harus sesuai UU. Kita usahain kalau misalkan lokal nasional bisa kelola, kalau enggak minimal, ada kerjasama, jangan kelola asing semua," terangnya.
Wasekjen PKB ini menyarankan pemerintah untuk berkonsultasi dengan masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini. Sebab, rencana pemerintah untuk memperbolehkan Jepang mengelola Pulau Morotai saja mendapat penolakan dari masyarakat.
"Buktinya yang sekarang ini saja yang baru mau dikelola asing saja, masyarakat banyak menolak, artinya bukan kehendak masyarakat," tegasnya.
Ditambah lagi, masalah pengawasan dan penjagaan pulau-pulau terluar Indonesia masih minim. Contohnya, banyak pulau-pulau terluar yang dijadikan pintu masuk penyelundupan barang-barang ilegal. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan wacana tersebut malah menambah masalah baru.
"Karena kan pulau baru benar-benar tidak ada infrastruktur, kayak di perbatasan saja, banyak petugas dan penjagaan ketat saja masih banyak penyelundupan, barang-barang ilegal, narkoba, apalagi pulau yang kita enggak jangkau, dan jangkauannya terlalu jauh, jangan dibuat-dibuat seperti itu," pungkas Daniel.
Baca juga:
Koreksi Menko Luhut, Susi tegaskan isu asing bisa namai pulau hoax
Kemarahan DPR hingga sebut Luhut ingin jual pulau Indonesia ke asing
Luhut biarkan Jepang beri nama pulau Indonesia, ini kata DPR
Silang pendapat Susi dan Luhut, dari reklamasi hingga pulau pribadi
DPR marah soal rencana Luhut 'jual' Pulau Morotai ke Jepang
Menko Luhut sebut penamaan pulau oleh asing lewati prosedur panjang
Berbeda dengan Luhut, Susi tak izinkan asing beri nama pulau RI
-
Kapan Kota Tua Jakarta dibangun? Kota ini hanya seluas 15 hektare dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Kemudian di tahun 1619, VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta pun dihancurkan. Setahun kemudian, kota baru bernama Batavia dibangun oleh VOC untuk menghormati Batavieren, yaitu leluhur bangsa Belanda.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Bagaimana suku adat Papua mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023). Penampilannya tersebut sebagai bentuk untuk mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 akan digelar di Biak Numfor, Papua.