DPR Optimis Polisi Jaga Kondusifitas Keamanan Selama Pilkada
Mabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya.
Mabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (10/9).
Trunoyudo mengatakan, terkait patroli siber, Polri akan menerapkan sistem pemantauan digital, analisis data, serta penggunaan aplikasi mobile. Hal tersebut memungkinkan Polri untuk merespons situasi di lapangan dengan cepat dan efektif. Langkah dilakukan oleh Polri demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama Pilkada.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
“Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,” ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Terlebih menurut Sahroni, saat ini sudah banyak pihak yang dapat memanipulasi fakta melalui media sosial. Dirinya tidak ingin, pembiaran yang berlebihan berujung pada penyesatan informasi.
“Tapi bukan berarti Polri harus jadi reaktif berlebih, tidak usah. Biarkan proses dialektika terjadi di medsos. Tapi jika ada yang kebablasan dan memenuhi unsur-unsur pidana, ya harus ditangani bahkan diproses. Biar orang tidak seenaknya memfitnah atau menyebar hoaks. Karena kita ingin proses Pilkada ini diwarnai dengan tarung ide dan gagasan. Jangan sampai ada yang menyetir ke arah lain,” tambah Sahroni.
Terakhir Sahroni pun juga berharap pihak kepolisian bersikap bijak dalam menangani aduan-aduan yang muncul selama Pilkada.
“Ya tapi pasti ada juga aduan yang bersifat politis. Misal pihak A merasa pihak B kebablasan atau hal-hal lainnya. Nah polisi harus cermat dalam menangani yang seperti itu,” tutup Sahroni.