ICW Duga Revisi UU KPK Dikebut karena Banyak Anggota Dewan Terseret E-KTP
ICW Duga Revisi UU KPK Dikebut karena Banyak Anggota Dewan Terseret E-KTP. Salah satunya mengenai banyaknya kasus besar yang berjalan di KPK dan diduga banyak melibatkan anggota dewan. Yang paling kentara adalah kasus e-KTP.
Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai protes dari masyarakat karena dianggap melemahkan KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memaparkan motif DPR sangat cepat dan serampangan merevisi UU tersebut.
Salah satunya mengenai banyaknya kasus besar yang berjalan di KPK dan diduga banyak melibatkan anggota dewan. Yang paling kentara adalah kasus e-KTP.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Kasus paling jelas itu e-KTP, kalau teman-teman amati secara spesifik dalam pembacaan dakwaan Jaksa KPK untuk terdakwa Imran dan Sugiharto kasus e-KTP, disebutkan puluhan politisi diduga menerima dana 2,3 triliun," kata Kurnia dalam diskusi 'jalan inkonstitusional revisi UU KPK' di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Rabu (18/8).
"Jadi kausalitasnya itu terbentuk begitu mungkin karena ada kekhawatiran mereka harus kebiri KPK bahkan membunuh KPK, " sambungnya.
Kemudian, beberapa waktu ke depan banyak sekali proyek pembangunan strategis nasional yang jumlahnya ratusan triliun. Mestinya, Presiden Jokowi bisa berpikir bahwa KPK harus diperkuat agar fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian proyek itu cepat selesai.
"Bukan justru berbalik badan, dengan melemahkan KPK, dan sebenarnya Jokowi sudah ingkar janji ketika Jokowi menyebutkan 1 pasal saja yang disetujui pemerintah maka janji nawacita antikorupsi sudah luntur di situ," ujar Kurnia.
Baca juga:
Wiranto: Dewan Pengawas KPK Bisa Ditunjuk Presiden atau Lewat Pansel
Revisi UU KPK Disahkan, Investasi Dikhawatirkan Makin Ogah Masuk RI
Wiranto: KPK Jadi Lembaga Eksekutif, Tapi Bebas dari Pengaruh Kekuasaan
Mempertanyakan Urgensi Dewan Pengawas KPK, Apa yang Jadi Persoalan Selama ini?
Tanggapi Revisi UU KPK oleh DPR, Istri Gus Dur Bilang 'Denger Itu Aku Mules'
Bantah Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tak Terganggu dengan KPK