Kasus Bantuan Presiden, Dulu Geger Ditimbun Kini Terungkap Ada Korupsi

Saat pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan Presiden.

Namun dalam praktiknya, muncul persoalan dalam penyalurannya. Seperti yang terjadi di Kota Depok, Jawa Barat.

Bantuan presiden berupa beras dengan total berat hampir satu ton ditimbun di lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok pada akhir Juli tahun 2022.

Tanah lapang tersebut merupakan tempat parkir mobill angkutan jasa ekspedisi JNE.

Saat ditemukan, sembako yang dikubur kondisinya sudah membusuk. Ketika digali pun menimbulkan aroma yang cukup menyengat.

Sembako yang ditemukan terdapat tulisan bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos (Kementerian Sosial).

Dari tulisan yang tertera, bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, NTT dan lain sebagainya.

Saat itu, PT JNE mengklaim Bansos Presiden Jokowi yang dikubur di Depok dinilai tak layak disalurkan ke masyarakat.

"Yang kita lihat di media sosial yang viral beras yang ditimbun adalah beras yang rusak. Jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan gudang Bulog. Ini pengakuan pihak JNE," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol Endra Zulpan, Senin (1/8).

Zulpan menerangkan, PT JNE dikontrak oleh PT DNR untuk menditribusikan bantuan sosial secara door to door atau pintu ke pintu kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Diketahui, PT DNR sebagai vendor pemenang proyek Bansos Presiden tahun 2020.

"Bulog kerja sama dengan PT DNR sebagai pemenang lelang tahun 2020. PT DNR kerja sama dengan PT JNE untuk salurkan door to door," ujar dia.

JNE pada Minggu (31/7) mengakui melakukan penimbunan. Alasannya bansos yang berupa beras tersebut telah rusak.

"Jadi itu memang beras yang rusak. Dan memang bisa dibilang berasnya itu sesuai ini sudah terjadi pergantianlah, jadi sudah tidak layak dan karena sudah rusak," jelasnya.

Kasus Korupsi

Kini terungkap adanya persoalan baru dalam bantuan Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu.

"Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).

Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto.

Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.

"Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya," ungkap Tessa.

Modus Korupsi

Tessa menyebut modus korupsi bantuan Presiden hampir serupa seperti pada saat kasus korupsi Juliari Batubara, dalam kasus pendistribusian Bansos 2020.

"Modusnya sama sebenarnya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.

Di kasus korupsi bantuan Presiden, diketahui tengah bersamaan dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program dari Kemensos.

Namun yang membedakan antara dua kasus itu yakni, pada kasus Bansos sebelumnya yakni pada pendistribusiannya. Sementara untuk bantuan Presiden yang saat ini diselidiki adalah pada pengadaannya.

"Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.

"Sekarang di penyelidikan, pengadaan (Banpres). Terakhir itu kan (Bansos) yang didistribusi," lanjutnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.

Ivo juga merupakan salah satu vendor pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (PT ALA).

Dia diikutsertakan dalam pendistribusian bansos berkat kedekatan dirinya dengan salah seorang di Kemensos.

Dalam perkara korupsi Bansos Kemensos tahun 2020, Ivo telah divonis pidana penjara selama selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti senilai Rp62,59 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Ia diyakini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani, dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Kemudian, Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR periode 2018–2021 Muhammad Kuncoro Wibowo.

Direktur Komersil PT BGR periode Juni 2020–Desember 2021 Budi Susanto, serta Vice President Operation and Support PT BGR periode Agustus 2020–Maret 2021 April Churniawan.