Kebut Pembahasan APBD 2021, Bupati Jember Plt-kan Seluruh Pejabat
Total, ada 631 pejabat yang dimutasi oleh Hendy dan ditetapkan menjadi Plt.
Perombakan besar-besaran dilakukan Bupati Jember, Hendy Siswanto per Jumat (12/3). Seluruh pejabat mulai dari eselon 2, 3 dan 4 dimutasi dari jabatannya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Khusus untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano yang merupakan pejabat eselon 2 tertinggi di Pemkab Jember, ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) dengan kewenangan yang lebih besar dari Plt.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Ke mana tembakau dari Jember diekspor? Tembakau-tembakau dari Jember serta beberapa daerah lain di Hindia Belanda diekspor ke luar negeri.
-
Apa yang diteliti oleh APJII? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis survei penetrasi internet Indonesia 2024. Hasil surveinya itu menunjukan jumlah pengguna internet mencapai 221 juta dari 278 juta jiwa penduduk negeri ini. Praktis, tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 79.5 persen dari total populasi.
-
Apa program Jenderal Muhammad Jusuf saat menjadi Panglima ABRI? Selama menjabat sebagai Panglima, ia membuat program ABRI Masuk Desa yaitu para prajurit dikirim ke pelosok desa untuk membantu proses pembangunan infrastruktur.
-
Kapan Rudini membentuk APDN di Jatinangor? Pada tahun 1990, Rudini membentuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
-
Kapan Jenderal Muhammad Jusuf menjabat sebagai Panglima ABRI? Kemudian, ia ditunjuk menjadi Panglima ABRI ke-7.
“Ya ini baru selesai kita susun, di hari (aktif) ke 12 kami menjadi bupati-wabup. Kami ingin kerja cepat, mulai besok, teman-teman (pejabat Pemkab Jember) sudah mulai menyusun APBD 2021,” kata Hendy Siswanto.
Total, ada 631 pejabat yang dimutasi oleh Hendy dan ditetapkan menjadi Plt. “Karena banyak, maka yang hadir di sini hanya eselon 2 dan sebagian eselon 3. Sisanya ikut secara virtual,” tutur Hendy.
Sehari setelah ditunjuk menjadi Plt, pejabat yang menjadi kepala dinas atau setingkatnya, langsung diminta untuk bekerja menyusun APBD Jember 2021. “Sabtu besok, saya minta mereka menyusun APBD, lalu sampai Minggu selesai. Senin pagi kita bawa ke DPRD untuk di bahas bersama,” ujar Hendy.
Dengan pola seperti itu, Hendy optimistis pembahasan APBD bersama dewan bisa dikebut dan selesai pada akhir Maret ini. “Selama proses pembahasan, saya minta para pejabat Pemkab untuk menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Saya ingin, mereka harmonis seperti hubungan suami istri,” tutur mantan pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub RI ini.
Dalam pengarahannya kepada jajaran pejabat Pemkab Jember, bupati Hendy nampak tidak ingin mengulangi kesalahan pendahulunya.
Sebelumnya, hubungan Bupati Faida dengan DPRD Jember memburuk sejak awal menjabat. Faida kerap melarang pejabatnya untuk hadir memenuhi undangan rapat dengan DPRD Jember. Akibatnya, dua tahun terakhir, pembahasan APBD Jember selalu gagal disahkan.
“Saya minta, kalau diundang DPRD, para pejabat pemkab datang saja. Tidak perlu menunggu izin dari kami (bupati dan wabup). Cukup pemberitahuan. Pembahasan juga tidak harus di gedung, bisa juga secara informal,” tutur Hendy.
Namun, Hendy menegaskan, hubungan harmonis dengan DPRD bukan berarti untuk menumpulkan fungsi pengawasan dari legislatif. “Bukan berarti kongkalingkong. Tetapi ini hubungan kolaborasi didasari prinsip profesional,” tutupnya.
Baca juga:
Kejari Jember Hentikan Kawal Dana Refocusing untuk Penanganan Corona di Tengah Jalan
Pemprov Jabar Alokasikan Rp 112 Miliar untuk Bangun Rumah Sakit di Kabupaten Bogor
Yogyakarta Putuskan Tidak Refocusing APBD 2021
Pemkot Pekanbaru Tunggak Bayar Listrik PJU, Sejumlah Ruas Jalan Gelap
Bansos COVID-19 dari APBD di Brebes Dihentikan, Ternyata Ini Alasannya
Ade Yasin: ASN Harus Kreatif Dalam Mencari Sumber Pendanaan